Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengakui peran auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditarik menjadi pejabat di provinsi itu, memberikan andil besar sebagai "aktor" dalam keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut.
"Kami yang memakai (pejabat BPKP) terbantu dalam masalah WTP, LAKIP dan keuangan lainnya," kata dia di Padang, Senin.
Ia mengatakan hal itu usai menghadiri pisah sambut Kepala Perwakilan BPKP Sumbar dari Plt pejabat lama Novizar kepada pejabat baru Buyung Wiromo Samudro di Padang.
Ia menyebut hingga saat ini pihaknya telah dibantu oleh empat orang auditor BPKP dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah. Mereka ditempatkan pada posisi strategis, masing-masing Kepala Bappeda Hansastri, Kepala Bakeuda Zaenuddin, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Delliyarti serta Direktur Keuangan RSUD Solok.
Bantuan dari tenaga ahli BPKP itu mampu menyelesaikan sejumlah persoalan terkait manajemen aset daerah serta laporan keuangan sejak awal masa pemerintahannya tahun 2010 sampai mendapatkan WTP tujuh kali berturut-turut saat ini.
Irwan menyebut saat baru dilantik 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar disclaimer karena banyak dokumen yang rusak atau hilang akibat gempa besar 2009.
Namun berkat bantuan tenaga ahli dari BPKP yang ditempatkan sebagai Staf Ahli waktu itu, LKPD Sumbar 2011 membaik, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Mulai 2012 LKPD Sumbar mendapatkan opini WTP hingga saat ini.
Persoalan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Sumbar juga terbantu dari awalnya mendapatkan nilai 56 menjadi 87 (BB) saat ini.
"Mereka memang punya ilmu dan pengalaman. Jadi kita di daerah sudah seperti memetik buah ranum," kata Irwan.
Ia merekomendasikan para bupati dan wali kota di daerah itu juga memanfaatkan tenaga auditor BPKP agar pengelolaan keuangannya bisa lebih akuntabilitas dan transparan.
Sementara itu Deputi Investigasi BPKP, Iswan Elmi meminta agar Kepala Perwakilan BPKP yang baru terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"BPKP harus dapat memberikan andil untuk tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di daerah," ujarnya.
