Menurut KPK terdapat tiga kelemahan dalam tata kelola daerah

id KPK,Monitoring KPK,kelemahan tata kelola daerah

Menurut KPK terdapat tiga kelemahan dalam tata kelola daerah

Pembinaan jaringan anti korupsi dan peningkatan partisipasi publik di lingkungan Pemkot Padang Panjang oleh KPK RI, Senin (18/2). (Dok. Diskominfo Padang Panjang)

Padang Panjang, (Antaranews Sumbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terdapat tiga kelemahan dalam tata kelola daerah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu pengelolaan anggaran, perizinan dan pengadaan barang.

"Berdasarkan hasil penelitian kami di KPK, tiga hal inilah yang menjadi kelemahan di tata kelola daerah, harap diperhatikan," kata Direktur Pembinaan Jaringan, Kerjasama Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK RI, Sujarnako di Padang Panjang, Senin.

Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sosialisasi mengenai Pembinaan Jaringan Anti Korupsi dan Peningkatan Partisipasi Publik di lingkungan Pemkot Padang Panjang, Senin.

Ia menilai meningkatkan peran masyarakat bisa dimanfaatkan untuk menguatkan tiga titik kelemahan tersebut.

"Kami rasa di Padang Panjang, penguatan dari masyarakat sudah cukup baik namun dalam pengorganisasiannya masih kurang," katanya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menjadi pemerhati melainkan bisa melakukan sosial audit secara sederhana yaitu memahami penggunaan anggaran dan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan.

Hal tersebut, lanjutnya, juga harus didukung oleh keberanian dan keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pemanfaatan anggaran. Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.

"Pemerintah yang tidak terbuka dan tidak menghargai partisipasi publik, biasanya terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan warganya. Korupsi, misalnya," katanya.

Dalam kegiatan pendampingan tersebut, Sujarnako memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah setempat yang telah berinisiatif mendatangi KPK untuk meminta pendampingan tata kelola daerah.

"Pendampingan ini sebenarnya sebuah perintah, kami apresiasi Pemkot Padang Panjang karena telah menindaklanjuti dengan segera," ujarnya.

Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Sesuai pesan KPK, KKN yang boleh dilakukan adalah komitmen, konsisten, niat," katanya.

Pendampingan oleh KPK diharapkannya dapat menjadi langkah percepatan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Kami pastikan akan bekerja secara terbuka agar warga bisa menilai dan sampaikan kritikan dan saran jika tidak sesuai," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar