Gubernur Sumbar: Selamatkan Arsip

Padang, (Antara) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan agar arsip daerah yang tercecer di masyarakat perlu diselamatkan, dan pihak pemerintah menyiapkan anggaran untuk melakukan penelusuran. "Ke depan penting dialokasikan anggaran untuk menelusuri arsip-arsip baik berkaitan sejarah maupun budaya daerah yang ada di masyarakat. Jika perlu dibeli untuk diselamatkan," kata Irwan Prayitno di Padang, Selasa. Gubernur menyampaikan hal ini disela-sela pembukaan acara sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Padang. Dalam kesempatan kegiatan itu, gubernur Sumbar juga menerima penghargaan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diserahkan langsung M. Asichin, karena dinilai telah menunjukan kepedulian terhadap pengelolaan Arsip daerah. Menurut dia, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menghimpun arsip yang bernilai tetapi masih tercecer. Sekarang tak dipungkiri ada dialokasikan dalam bentuk kegiatan program kerja di instansi terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota, tapi jumlah tentu jauh dari memadai. "Melihat suatu kebesaran negara maupun daerah dapat dilihat pada sejarah dan budaya yang dimiliki, maka penting ditunjukkan kepedulian dalam pengelolaan arsip," kata dia. Sebab, orang dari negara Jiran (Malaysia) saja ada yang datang ke Sumbar, mereka mau membeli arsip sejarah dan budaya karena begitu bernilainya. Menurut dia, supaya arsip yang bernilai sejarah dan budaya agar tidak diperjualbelikan pada pihak asing, makanya pemerintah daerah patut mengalokasikan anggaran untuk membeli yang masih ada di masyarakat. Sebenarnya arsip yang tercecer dapat dihimpun kalau ada kepedulian yang tinggi, tapi kenyataan selama ini masih kurang diperlihatkan. Maka pihaknya mengimbau terutama kalangan pejabat daerah untuk sama-sama menunjukan kepedulian terhadap kearsipan termasuk dokumen-dokumen yang dilahirkan dalam bentuk kebijakan. Kepedulian yang ditunjukkan saat ini, jelas akan memberi manfaat kepada generasi mendatang tentang perjalanan catatan sejarah. "Suatu bangsa yang besar, maka orang akan melihat kepada sejarah yang ada ditengah masyarakat. Arsip jangan melekat pada person seseorang, tapi harus melekat kapa sistem yang ada," katanya. Terkait, selama ini ada pula suatu dokumen penting yang merupakan aset daerah, tapi penguasaannya melekat pada individu tertentu seperti pada kasus pembebasan lahan masjid raya, sertifikat ada tetapi arsip pada orang tertentu. Kepedulian terhadap pengelolaan arsip, bukan saja yang berkaitan dengan bidang budaya dan sejarah semata, tapi dokumen-dokumen kerja yang dilahirkan perlu dikelola secara benar. "Saya mengingatkan pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar jangan sampai lalai dan salah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujarnya. Jika arsip terkelola dengan rapi dan baik, menurut dia tentu tidak akan kesulitan mendapatkannya ketika diperlukan. Gubernur mengingatkan jangan sampai terulang lagi pada suatu instansi ada dokumen kebijakan yang dikeluarkan dalam kurun waktu tiga tahun lalu, tapi ketika dibutuhkan sekarang sudah sulit mencarinya. Kenyataan demikian membuktikan pengelolaan dokumen kebijakan yang dikeluarkan tidak tertata dan terdokumentasikan secara baik, akibatnya ketika membutuhkan susah mendapatkan atau tidak ditemukan sama sekali. (*/sun)