Samarinda, (Antaranews Sumbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.
"Kepala daerah itu jabatan politis yang saat pencalonannya didukung partai politik, jadi sah-sah saja kalau menyatakan sikap dukungan untuk capres. Nah, kalau ASN (aparatur sipil negara) aturannya jelas, harus netral seperti TNI dan Polri," kata Tjahjo kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.
Tjahjo Kumolo hadir di Samarinda untuk melantik Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud sebagai sebagai Penjabat Gubernur Kaltim.
Restuardy mengisi sementara posisi lowong Gubernur Kaltim yang ditinggalkan Awang Faroek Ishak, karena mengundurkan diri untuk maju dalam pencalonan anggota DPR RI pada Pemilu 2019.
"Sekali lagi saya ingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dukung-mendukung atau menjadi tim pemenangan capres, karena sanksinya sangat jelas. Untuk kepala daerah yang terlibat tim kampanye, aturanya juga jelas yakni harus cuti saat ikut kampanye," tegasnya.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah, baik gubernur/wagub, bupati/wabup dan wali kota/wawali mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan capres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2019.
Seperti di Sumatera Barat ada sepuluh kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan capres, begitu pula di Jawa Barat sebanyak 22 kepala daerah melakukan hal yang sama, dan beberapa kepala daerah di provinsi lain.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan dua pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2018, masing-masing Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (nomor urut 1) dan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno (nomor urut 2).
Dalam sambutan saat pelantikan penjabat gubernur Kaltim, Tjahjo Kumolo mengingatkan semua pendukung capres untuk berkampanye secara santun dengan beradu program dan gagasan, tidak justru berkampanye negatif dengan menebar kebencian yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan.
"Jadi, mari kita lawan model-model kampanye yang seperti itu (kampanye negatif). Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini juga tidak ada masalah, mesra-mesra saja," katanya.
Berita Terkait
Faldo Maldini: Penunjukan MenPAN-RB ad interim jaga fungsi pemerintahan
Selasa, 5 Juli 2022 13:04 Wib
Menkopolhukam: Presiden sudah kantongi nama untuk menpan RB
Senin, 4 Juli 2022 12:19 Wib
Masih berduka, PDI-P belum pikirkan pengganti Tjahjo Kumolo sebagai menteri PAN-RB
Senin, 4 Juli 2022 12:18 Wib
Upacara Pemakaman Menpan-RB Tjahjo Kumolo
Jumat, 1 Juli 2022 20:22 Wib
Gubernur Sumbar : Tjahjo Kumolo sumbangkan banyak pemikiran untuk bangsa
Jumat, 1 Juli 2022 17:54 Wib
Sebelum dikebumikan, jenazah Mendagri Tjahjo Kumolo akan disemayamkan di Masjid PAN RB
Jumat, 1 Juli 2022 13:13 Wib
Tokoh politik sampaikan duka untuk Tjahjo Kumolo di twitter
Jumat, 1 Juli 2022 12:41 Wib
Kabar gembira, ASN diperbolehkan menambahkan cuti tahunan di periode cuti bersama
Kamis, 14 April 2022 9:12 Wib