Baru 62 SMA di Sumbar yang ikut program adiwiyata

Padang, (Antaranews Sumbar) - Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat mendorong seluruh SMA sederajat di provinsi itu mengikuti program adiwiyata sehingga tercipta generasi yang peduli dan cinta terhadap lingkungan.

"Sejak program ini dimulai pada 2008 hingga 2017 hanya 62 SMA sederajat yang sudah meraih adiwiyata," kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat, Petriawaty di Padang, Rabu.

Menurutnya jumlah tersebut cukup jauh dibanding dengan raihan adiwiyata ditingkat SD dan SMP, untuk SD yang sudah meraih pengharagaan mencapai 133 sekolah, sedangkan untuk SMP sebanyak 76 sekolah.

Oleh sebab itu, ia mendorong SMA sederajat dapat lebih termotivasi untuk menerapkan adiwiyata, karena banyak manfaat yang akan didapat melalui program tersebut.

Menurutnya program adiwiyata juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena suasana yang nyaman dan semua yang ada di lingkungannya dapat dijadikan media pembelajaran.

"Sekolah yang sudah meraih adiwiyata suasananya pasti berbeda dengan yang belum adiwiyata," katanya.

Menurutnya siswa pasti akan lebih nyaman dengan lingkungan yang bersih, rindang dan tertata. Apalagi dalam program adiwiyata ada aturan yang mengharuskan agar setiap tanaman diberi pelabelan.

Misalnya, lanjut dia tanaman lidah buaya akan diberi pelabelan dengan namanya dan sekaligus bahasa latin inggrisnya, sehingga ketika melewati tumbuhan itu anak-anak dapat sekalian belajar.

Kemudian mengenai pembelajaran, di sekolah adiwiyata masing-masing mata pelajaran akan diintegrasikan dengan alam.

Seperti contohnya, guru pelajaran agama islam akan mengajarkan surat-surat dalam Al Quran mengenai bumi dan lingkungan.

Kemudian siswa yang bersekolah di sekolah adiwiyata dan benar-benar merasakan kenyamanan, maka nanti akan turut menjadi pelopor yang akan mencintai lingkungannya ketika dewasa.

"Ini juga berefek jangka panjang, tidak hanya saat sekolah saja," katanya.

Pihaknya juga terus bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk merangkul sekolah-sekolah yang belum menerapkan program pemerintah pusat tersebut. (*)