BMKG imbau pemangku kepentingan waspadai kebakaran hutan dan lahan

id titik api

BMKG imbau pemangku kepentingan waspadai kebakaran hutan dan lahan

Berdasarkan pantauan titik api di Sumatera Barat nihil. (BMKG) (BMKG)

Kondisi atmosfer yang kering ini menyebabkan suhu udara mencapai 32 derajat celsius dan kelembapan udara minimum 64 persen
Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Minangkabau, Sumatera Barat mengimbau semua pemangku kepentingan di provinsi itu agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena sudah mulai memasuki musim kering.

"Potensi Karhutla disebabkan oleh cuaca Sumbar cenderung cerah berawan karena kondisi curah hujan yang masih minim, kata Kepala Seksi Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau, Yudha Nugraha di Padang, Kamis.

Meskipun titik api saat ini di Sumbar nihil, jelasnya namun beberapa hari yang lalu terpantau sebanyak dua titik api sehingga potensi karhutla cukup mudah terjadi.

Daerah yang paling berpotensi timbulnya titik api yakni Sumbar bagian timur seperti Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya karena di wilayah tersebut tidak terpantau hujan sejak beberapa hari terakhir.

Ia menyebutkan hal tersebut disebabkan oleh cuaca Sumbar sejak awal Juni 2018 didominasi kering dan curah hujan cukup minim serta kelembapan udara juga rendah.

"Kondisi atmosfer yang kering ini menyebabkan suhu udara mencapai 32 derajat celsius dan kelembapan udara minimum 64 persen," katanya.

Selain potensi kebakaran hutan dan lahan, lanjutnya juga perlu diwaspadai kesehatan masyarakat khususnya potensi dehidrasi ringan terutama pada siang hari.

"Apalagi saat ini sedang bulan puasa, sebaiknya perbanyak minum air putih saat buka dan sahur," kata dia.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengingatkan masyarakat khususnya pemilik ladang atau kebun untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

"Risiko kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman," ujarnya.

Selain melakukan sosialisasi kepada warga, Pemprov Sumbar juga meminta masing-masing bupati dan wali kota untuk memastikan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisir.

Pemprov, lanjutnya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. (*)