KAI Mulai Sosialisasikan Pembebasan Aset di Bukittinggi

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat (Sumbar), mulai menyosialisasikan pembebasan aset yang disewa warga Kota Bukittinggi sebagai langkah reaktivasi jalur kereta api di provinsi itu.

Humas PT KAI Divre II Sumbar, Zainir dikonfirmasi dari Bukittinggi, Jumat, mengatakan sosialisasi dilakukan agar warga yang menyewa lahan atau debitur dapat mulai melakukan persiapan sebelum dilakukan pembersihan di jalur kereta api.

"Yang akan dibuka jalur Padang Panjang menuju Bukittinggi. Sesegera mungkin ini akan dilakukan sehingga debitur perlu segera mengetahui," kata dia.

Menurutnya pengaktifan kembali jalur kereta api diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan yang terjadi terutama di wilayah Koto Baru dan saat masa libur.

Dalam sosialisasi yang dilakukan di stasiun kereta api lama di Jalan M Syafei, pihak PT KAI menyampaikan agar sebanyak 86 kepala keluarga (kk) yang menyewa sudah harus mengosongkan lahan pada Agustus 2017.

Hal itu dilakukan agar warga dapat melakukan persiapan terlebih akan memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

"Rencana awal, Mei 2017 ini sudah kosong namun karena dirasa tidak memungkinkan bagi warga sehingga diundur hingga Agustus 2017. Diharapkan ini dapat berjalan lancar dan aman," kata dia.

Pihak PT KAI mengatakan akan memberikan bantuan alat untuk pembongkaran rumah warga.

Sesuai kontrak yang telah disepakati, warga harus menyerahkan lahan yang disewa ketika PT KAI membutuhkan aset tersebut.

Sementara seorang warga yang enggan disebutkan namanya, mengharapkan agar diberikan perpanjangan waktu hingga satu tahun ke depan.

"Kami memahami kontrak dan mendukung upaya pengaktifan kembali jalur kereta api. Namun kami mengharapkan tambahan waktu hingga paling tidak satu tahun ke depan," ujar dia.

Menurutnya tidak mudah bagi 86 kepala keluarga untuk mencari 86 unit rumah di Bukittinggi dalam waktu tiga bulan.

"Kemungkinan memang terpaksa pindah ke kabupaten. Ini tentu memberi dampak sosial dan ekonomi sehingga kami harapkan diberi perpanjangan waktu untuk persiapan," kata dia. (*)