Legislator Pasaman Minta Sekolah Hentikan Pungutan SPP

Lubuk Sikaping, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak meminta Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah itu menghentikan pungutan SPP dan uang pembangunan secara sepihak, karena sudah ada dana operasional sekolah (BOS).

"Belakangan ini banyak laporan masuk dari para orang tua wali murid yang mengeluhkan pungutan SPP dan uang pembangunan kepada siswa," kata dia di Lubuk Sikaping, Rabu.

Para orang tua wali murid mengaku resah dengan adanya pungutan itu, apalagi jumlahnya yang besar sehingga memberatkan.

"Namun kita belum bisa mengungkapkan sekolah mana saja yang melakukan pungutan ini. Kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan mengecek ke lapangan," ujarnya.

Dari laporan para orang tua wali murid pungutan tersebut sebesar Rp75.000 untuk uang SPP per bulan, dan Rp150.000 untuk uang pembangunan.

Pihak sekolah beralasan pungutan itu digunakan untuk membayar gaji guru honorer dan membeli mobiler sekolah.

Ia meminta kepada semua SMA di daerah itu untuk tidak membuat aturan sendiri tentang adanya pungutan kepada orang tua siswa.

"Jangan seenaknya mengeluarkan aturan. Kalau tidak ada dasar hukumnya itu tergolong pungutan liar, bisa langsung dilaporkan ke Tim Saber Pungli," katanya.

Walaupun sekolah setingkat SMA sederajat kewenangannya sudah diambil alih pemerintah provinsi, namun DPRD masih mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pihak sekolah terkait pungutan ini.

"Setahu saya untuk kebutuhan sekolah sudah diakomodir melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi tidak boleh lagi ada pungutan," ujarnya.

Pihaknya juga telah mengingatkan sekolah yang melakukan pungutan tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban dana BOS di sekolah itu.

"Kita juga akan konsultasi ke Dinas Pendidikan provinsi terkait masalah ini, sehingga nanti didapat solusi yang tidak memberatkan orang tua," katanya. (*)