Sawahlunto Luncurkan Gerakan Perempuan Peduli Bencana Kemanusiaan

Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, meluncurkan gerakan perempuan peduli bencana kemanusiaan sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu di kota itu, Kamis.

"Aksi moral ini merupakan bentuk perjuangan kaum wanita terdiri dari berbagai organisasi untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi seperti yang menimpa sejumlah masyarakat di Indonesia, Aleppo Syiria, Rohingya Myanmar, Palestina dan beberapa belahan dunia lainnya," kata Ketua GOW setempat, Ny Eka Wahyu Ismed di Sawahlunto, Kamis.

Menurutnya, tragedi kemanusiaan itu harus menjadi perhatian bersama dengan diiringi aksi nyata untuk membantu serta memberi dukungan moral bagi para kaum wanita yang menjadi korban kekerasan di seluruh negara-negara kawasan konflik.

Selain itu, lanjutnya, persoalan praktik perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga serta pelecehan seksual terhadap anak juga menjadi agenda penting untuk dituntaskan sebelum meluas dan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

"Kita sudah cukup mendengar bagaimana hak-hak perempuan dan anak untuk hidup layak dan bermartabat seakan tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib ditegakkan," tegasnya.

Ia berharap, melalui peringatan Hari Ibu ke-88 tahun ini bisa memberikan kesadaran bagi semua pihak khususnya kaum perempuan untuk membangun gerakan moral yang dilaksanakan secara tertata dan terus menerus, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang bermartabat dan memiliki daya saing dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

"Peranan ibu dalam membangun karakter generasi penerus bangsa membutuhkan dorongan kuat dari semua pihak dan harus dimulai sejak lingkungan terkecil, yakni keluarga," kata dia.

Terkait kondisi keterjaminan hak-hak perempuan di kota itu, Ketua Fraksi PPP NasDem dan PAN DPRD Kota Sawahlunto, Ir Neldaswenti MSi menegaskan sejauh ini seluruhnya sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa penguatan yang harus dilakukan oleh berbagai elemen organisasi kewanitaan yang ada.

"Yang terpenting adalah bagaimana membangun kemandirian yang utuh bagi kaum wanita disamping peranannya sebagai seorang ibu bagi yang sudah berkeluarga, seperti kemandirian di bidang sosial, politik dan ekonomi," jelasnya.

Sehingga kaum perempuan memiliki bisa memiliki hak-hak yang sama untuk menentukan arah hidupnya dan turut berperan aktif dalam membangun bangsa yang besar ini, tanpa mengabaikan posisinya sebagai seorang istri sekaligus anak bagi lingkungan keluarganya.

Dia mengungkapkan, dari beberapa laporan yang diterimanya dari berbagai pihak tergambar permasalahan ekonomi menjadi sebab yang paling rentan terjadi ketika ada perbuatan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan baik didalam rumah tangga maupun di lingkungan kerja dan lain sebagainya.

"Pemerintah harus terus memperbaharui segala bentuk regulasi perlindungan hak perempuan dan anak agar peluang terjadinya kasus-kasus tersebut bisa ditekan demi menjaga kelangsungan pembangunan karakter generasi penerus bangsa Indonesia," tegasnya. (*)