DK-PBB Beri Suara Terkait Revolusi Evakuasi Aleppo

Markas PBB, (Antara Sumbar/Reuters) - Negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), Minggu memberi suaranya untuk resolusi berisi jaminan, petugas badan dunia itu akan mengawasi proses evakuasi warga Kota Aleppo, Suriah.

Resolusi yang disusun Prancis sebagaimana diperlihatkan, Sabtu turut "menekankan, tiap proses evakuasi berikut tujuan akhirnya mesti dilakukan sesuai persetujuan warga, perlindungan tetap harus diberikan ke warga yang memilih dievakuasi, dipaksa dipindah, dan mereka yang tetap bertahan di rumahnya".

Pengambilan suara itu dijadwalkan berlangsung Minggu pagi, kata diplomat terkait.

Evakuasi di Aleppo Timur, wilayah yang dikuasai pemberontak ditunda, Jumat setelah pasukan pemerintah mengajukan pemindahan warga dari dua desa Syiah yang terisolasi karena kelompok tersebut.

Namun sejauh ini Rusia belum memperlihatkan sikap yang jelas terhadap resolusi PBB rancangan Prancis itu.

"Jika usulan yang tertuang dalam kertas ini masuk akal, mengapa tidak segera ditetapkan?" tanya Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin, Jumat sebelum rancangan resolusi disebar ke anggota DK.

Rusia, sekutu dekat pemerintah Suriah memberi dukungan militer ke pasukan pendukung Presiden Bashar al-Assad. Negara itu sempat menjatuhkan veto terhadap enam resolusi DK-PBB terkait konflik Suriah yang dimulai sejak 2011. China mengikuti jejak Rusia, memberi veto lima resolusi yang diusulkan.

Resolusi itu berisi permohonan terhadap sekretaris jenderal PBB, Ban Ki-moon untuk "menempatkan kembali petugas kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memberi laporan netral terhadap proses evakuasi warga di Aleppo, serta memberi perlindungan untuk masyarakat di dalamnya".

Permohonan itu akan meminta Ban menempatkan lebih banyak petugas jika dibutuhkan. Nantinya, seluruh pihak akan diminta menjamin akses yang aman bagi petugas pengawas.

Rancangan usulan itu turut "meminta agar seluruh pihak memberi akses yang aman dan tanpa syarat terhadap PBB serta mitra-nya" untuk melintasi seluruh wilayah di Suriah.

Usulan tersebut juga mewajibkan sekjen untuk melaporkan implementasi resolusi ke DK-PBB dalam lima hari waktu pelaksanaannya.

Kebijakan keras pemerintahan Assad terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi 2011 lalu berujung pada perang saudara. Pegaris keras IS memanfaatkan kerusuhan itu untuk menguasai sejumlah wilayah di Suriah dan Irak.

Setengah dari 22 juta penduduk Suriah terusir dari rumahnya, bahkan lebih dari 400 ribu jiwa tewas. (*)