Pendekatan Moral Bentuk Progresif Penanganan Perubahan Iklim

Jakarta, (Antara Sumbar) - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang merupakan bagian dari upaya penanganan perubahan iklim telah memasuki tahapan lebih progresif salah satunya dengan optimalisasi pendekatan moral.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya sangat menghargai upaya progresif tersebut, terlebih terkait karhutla.

"Kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganggap hukum material saja tidak cukup, tetapi yang paling penting adalah menegakkan juga sisi moralnya," katanya.

Menteri mengapresiasi prakarsa para tokoh agama, kepercayaan, dan komunitas yang merupakan pemimpin pada masyarakat sipil. Pentingnya penguatan komunitas dalam tata kelola lingkungan secara berkelanjutan sehingga terbentuk tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance).

Karena berbagai kunci kebijakan Pemerintah mengaitkan pemangku kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, ujar Siti.

Langkah KLHK tersebut dipertegas dalam sesi diskusi interaktif Paviliun Indonesia pada COP 22, Marakesh, Maroko, yang mengangkat tema "Faith Communities on Climate Actions", dan menghadirkan pembicara dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hayu Prabowo, Sadaham Sevana Buddhist Monastery dari Sri Lanka Venerable Athuraliye Rathana, perwakilan Brahma Kumaris untuk PBB Sister Jayanti Kirpalani, Conference of European Churches Peter Pavlvic, perwakilan GreenFaith Ciara Shannon, yang dimoderatori oleh Global Muslim Climate Network Nana Firman.

Diskusi tersebut menekankan bahwa yang paling penting adalah komunikasi publik, mengingat masyarakat belum sepenuhnya terinformasikan terkait isu penanganan perubahan iklim. Maka penting bagaimana pendekatan moral ini nanti sampai ke masyarakat melalui gerakan sosial, dakwah-dakwah, pencerahan serta bentuk lainnya dari para tokoh agama, kepercayaan, dan masyarakat.

Siti berharap dari forum pertemuan iklim global ini adanya transfer pengetahuan yang berharga yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sehingga kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Segitiga pembangunan berkelanjutan yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan haruslah dijaga keseimbangannya. Untuk itu, ia mengatakan berbagai masukan dari masyarakat, komunitas dan masyarakat sipil terkait tata kelola lingkungan sangat dibutuhkan mengingat besarnya permasalahan yang dihadapi pemerintah seperti kerusakan lingkungan, keadilan lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan air, serta energi terbarukan.

Hal yang harus menjadi catatan penting, menurut dia, adalah dalam mengantisipasi perubahan iklim yang menimbulkan bencana bagi kehidupan. Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah dapat memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan kepada dunia internasional. (*)