DPRD Segera Panggil Dishubkominfo Terkait Tambahan Trans-Padang

Padang, (Antara Sumbar) - Komisi III DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, segera memanggil Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika setempat terkait tambahan 10 unit bus Damri untuk Trans-Padang yang belum beroperasi.

"Ini kan bantuan atau hibah dari Kementerian Perhubungan dan hingga saat ini belum beroperasi. Sebelum kami menanyakan langsung ke kementerian tersebut, kami akan panggil dinas di Padang dulu," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim saat dihubungi dari Padang, Jumat.

Pemanggilan dinas terkait juga didasarkan aspirasi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Padang yang menolak tambahan 10 unit bus tersebut dan diupayakan akan dilaksanakan minggu depan.

Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan keluhan ataupun keberatan Organda kepada Dishubkominfo dan mencarikan solusi terbaik nantinya.

"Apalagi ini kan busnya sudah ada sebanyak 10 unit, walau bagaimanapun tentu akan dioperasionalkan. Jadi didudukkan dulu bersama permasalahannya," ujarnya.

Ia menyampaikan DPRD Kota Padang pasti akan memihak masyarakat, namun perlu menyamakan persepsi dari pihak-pihak terkait. Menurutnya tidak ada yang salah dri tambahan bus itu karena merupakan hibah murni, bukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara anggota Komisi III DPRD Padang Iswanto Kwara meminta pemkot mengkaji ulang pengoperasian bus Damri tersebut sehingga pengusaha angkot tidak dirugikan. Jangan sampai penambahan unit bus itu malah seakan menjadi proyek gagal.

"Butuh pengkajian ulang. Kebijakan pemkot memang perlu didukung jika menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jika tidak ada kontribusi pada PAD, tentu butuh dikaji ulang," jelasnya.

Ia menegaskan, tanpa adanya pengkajian yang matang, tentu akan menjadi proyek gagal. Hal itu dapat dicontohkan dari beberapa program pemkot lainnya yang tidak berjalan maksimal hingga saat ini seperti yang terbaru yakni penerapan parkir meter.

Sebelumnya, Ketua Organda Padang Syofyan mengatakan pihaknya menolak penambahan Trans Padang itu karena dinilai akan mematikan pengusaha angkot di daerah itu.

Apalagi, katanya, pengelolaan bus diberikan kepada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot. Padahal sebelumnya pengelolaan Trans Padang masih berada pada daerah sehingga dapat menunjang PAD.

"Namun bila dikelola Damri, tidak hanya mematikan pengusaha angkot saja, namun juga tidk aada kontribusi untuk daerah," ujarnya.

Dari pihak Damri sendiri, terkait belum dioperasikannya Trans Padang, GM Perum Damri Akhmad Susianto menyampaikan, hal itu disebabkan tidak adanya bantuan subsidi operasional dari Pemkot Padang.

Menurutnya, pihaknya di cabang Padang sudah mengajukan permohonan kepada Pemkot Padang untuk kerja sama subsidi operasional sebesar Rp1 miliar per tahun, namun ditolak dengan alasan tidak ada dana. (*)