Pengamat: Konflik Suriah Bisa Berdampak Terhadap Kamtibmas Indonesia

Padang, (AntaraSumbar) - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Andalas (Unand), Poppy Irawan, S.IP,MA.IR konflik di Suriah juga akan bisa berdampak terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

"Oleh karena itu masyarakat Indonesia diharapkan dapat cerdas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di Suriah," katanya di Padang, Selasa.

Menurut dia, konflik Suriah berawal dari konflik yang berkaitan dengan permasalahan domestik di sekitar Suriah. Dan bahkan diketahui, katanya menambahkan, bahwasannya di negara-negara Timur Tengah telah terjadi gelombang demokratisasi.

"Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam setiap konflik di Negara Timur Tengah akan menimbulkan faksi-faksi politik, sehingga faksi-faksi di Timur Tengah dapat diidentifikasikan merupakan bagian gerakan keagamaan Islam contohnya seperti ISIS, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaedah, HAMAS dan lain sebagainya," jelasnya.

Sebab, katanya, konflik yang terjadi di Suriah bukan konflik keagamaan melainkan konflik politik yang berakar dari ideolgi politik yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan.

"Pasalnya, di Suriah terdapat beberapa tokoh besar yang memiliki kelompok diantaranya Sunni, Syiah dan Wahabi," ujarnya.

Sementara keterkaitan permasalahan aliran ataupun kelompok keagamaan di Suriah terhadap Indonesia adalah akan timbul banyaknya aliran atau kelompok keagamaan dan masyarakat di negara ini, jelasnya.

Dengan banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang lahir di Indonesia dan berusaha mengindetifikasikan dirinya sebagai bagian dari faksi-faksi yang ada akan menjadi permasalahan, terangnya.

Dan apabila dalam intra umat beragama maupun toleransi umat beragama tidak terjaga, sebutnya, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik yang sama seperti kasus Ahmadiyah di Madura.

Dalam hal ini, ia berharap kepada pemerintah pusat agar dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi, karena apabila politik dan ekonomi di Indonesia tidak stabil maka akan timbul permasalahan konflik horizontal seperti konflik intra agama maupun antar umat beragama.

Selain itu, katanya, pemerintah pusat juga diharapkan dapat mengandeng para elit-elit politik dan agama, karena apabila elit-elit tersebut tidak digandeng dengan baik, maka konflik horizontal akan rentan terjadi.

Sementara itu, Ketua Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Prov. Sumbar, Irfianda Abidin mengatakan bahwa konflik Suriah saat ini adalah konflik yang terjadi antara kaum kafir yaitu Negara-negara komunis seperti Rusia, China dan Korea Utara yang ingin mengeroyok umat Islam di Timur Tengah dengan berdalih untuk mengempur kelompok ISIS.

Sementara faktanya negera-negara tersebut hanya menghancurkan kelompok mujahidin yang berperang melawan rezim Syiah Nushairiyah pimpinan Basyar Asad yang berada diluar kelompok ISIS, sedangkan ISIS sendiri tidak tidak mereka hancurkan, kata Irfianda yang juga salah seorang mujahidin dari Sumbar.

Dalam hal ini, ia menilai bahwa negara-negara tersebut telah melakukan stragtegi licik dan bermain mata dengan Basyar Asad, karena yang mereka serang antara lain pemukiman warga dan rumah sakit yang berisikan korban perang sehingga korban jiwa yang terjadi di Suriah menjadi meningkat.

Kelompok ISIS di Timur Tengah bukan kelompok mujahidin, melainkan kelompok yang telah dikondisikan oleh beberapa negara untuk menghancurkan faksi-faksi mujahidin di wilayah tersebut. Sehingga, alasan negara-negara komunis yang ingin memerangi kelompok ISIS di Suriah dinilai hanya untuk mengecoh umat Islam, katanya.

"Musuh mujahidin di Timur Tengah saat ini adalah kelompok ISIS dan rezim Basyar Asad oleh karena itu Mujahidin di Timur Tengah akan tetap berperang melawan mereka semua," tegasnya.

Mujahidin Indonesia berharap kepada pemerintah pusat agar dapat mengutus pasukan untuk ikut berjihad ke Suriah serta tidak ikut dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) karena PBB tersebut dinilai bentukan dari orang kafir, pungkasnya. (*)