Lubuk Basung, (AntaraSumbar) - Ribuan warga Silareh Aia, Kabupaten Agam mendatangi PT Perkebunan Palalu Raya (PPR) untuk menyampaikan beberapa aspirasi mereka, Kamis.
Ribuan warga atas nama Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL), mendatangi PT PPR dengan cara berjalan kaki sejauh 500 meter dari Simpang Tompek ke lokasi perusahaan. Mereka bergerak pukul 10:00 WIB.
Sesampai di gerbang, warga melakukan orasi. Perwakilan warga diundang untuk melakukan mediasi dengan perusahaan yang dipimpin Kapolres Agam AKBP Eko Budhi Purwono, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesera Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Martias Wanto dan lainnya.
Perwakilan masyarakat, Rustian mengatakan bahwa kedatangan mereka ke PT PPR untuk menyampaian aspirasi seperti PT PPR agar mengembalikan tanah ulayat masyarakat, pengunaan tenaga kerja dari masyarakat harus 60 persen.
Lalu, melakukan ganti rugi akibat kerugian dari limbah pabrik, perbaiki gerbang asap untuk menghindari polusi udara.
Selain itu, imbuhnya, PT PPR jangan melakukan adu domba saat memberikan bantuan untuk kepentingan umum, tidak memindahkan pegawai yang berasal dari Silareh Aia ke daerah, perjelas status tanah dan lainnya.
"Ini merupakan aspirasi yang kami kumpulkan dari masyarakat," kata Rustian.
Sementara tokoh adat Silareh Aia, Syafrizal menambahkan, PT PPR harus memberikan bantuan untuk memperbaikan jembatan, jalan, tempat ibadah dan lainnya kepada lembaga yang jelas sesuai dengan proposal yang diajukan diketahui oleh wali nagari.
"Ini harus dilakukan sehingga program tersebut jelas dan masyarakat mengetahui jumlah dana untuk perbaikan dan pembangunan itu," katanya.
Sementara itu, Manajer PT PPR Areal Sumbar Subiantoro mengatakan, akan memenuhi tuntutan dari masyarakat sesuai arahan dari ninik mamak (pemangku adat).
Namun, tambahnya, selama ini beberapa tuntutan ini telah dipenuhi oleh perusahaan tentang pengunaan tenaga kerja dari masyarakat dan saat ini sekitar 68 persen.
Sementara mereka yang dipindahkan ke Pasaman Barat bukan membuang, namun untuk jenjang karir mereka karena mereka masih bertahan di sini maka tidak ada prestasi mereka.
"Perusahaan sedang menyiapkan tiga orang dari masyarakat Silareh Aia untuk menjadi manejer untuk mengantikan saya," ujarnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Martias Wanto, meminta kepada masyarakat untuk memaknai keputusan yang telah dilahirkan dan keteledoran bantuan ini dijadikan evaluasi dari masyarakat.
"Untuk tenaga kerja sudah final, limbah tunggu hasil dari Pemda dan pembangunan jembatan, tempat ibadah dan lainnya silahkan masyarakat yang memeriksa anggaran yang telah digunakan," katanya.
Status tanah, katanya, akan dibahas pada Senin (14/9), dengan mengundang perwakilan dari masyarakat, ninik mamak, perusahaan, Polres Agam dan Pemkab Agam.
Kapolres Agam AKBP Eko Budhi Purwono menambahkan, pihaknya tidak menginginkan aksi menjadi rusuh. Untuk itu, masyarakat diminta untuk melakukan aksi damai dan tidak memancing terjadinya kerusuhan.
"Pada prinsipnya kita tidak ingin aksi ini menjadi ribut, karena masyarakat akan mengalami kerugian," katanya. (*)
