FRAKSI PPP SAMPAIKAN ENAM POIN TANGGAPI RAPBD 2013

Bukittinggi, (ANTARA) - Fraksi PPP DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menyampaikan enam poin penting dalam menanggapi tentang Ranperda APBD Kota Bukittinggi tahun 2013.Enam poin yang dibuat Fraksi PPP yakni Uneva Hariyanto, Syahril Muchtar dan Dewi Anggraini yaitu, pertama RPABD tahun 2013 harus disesuaikan dengan skala prioritas yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar dapat risakan oleh seluruh masyarakat Bukittinggi menuju perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik.Kedua, demi untuk kepentingan rakyat, seperti permasalahan sarana pengadaan air minum bagi kebutuhan masyarakat harus dituntaskan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bukittinggi .Ketiga, dilihat dan kebijakan APBD tahun 2013 dalam menganalisa perlu pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah yang ada disesuaikan dengan keadaan rill yang terjadi di dalam masyarakat. Fraksi PPP meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya tegas dan disiplin terhadap semua sumber potensi PAD yang ada untuk dapat ditingkatkan.Keempat, Fraksi PPP menyadari adanya permasalahan utama mengenai pendapatan daerah dalam meningkatkan pencapaian target PAD yang sangat beragam karena kurang optimalnya untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, untuk itu pemerintah kota agar melakukan upaya-upaya konkrit dan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan.Kelima, terhadap pembangunan gedung pakir yang telah dilaksanakan masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp15 miliar yang sangat menyedot APBD 2013, Fraksi PPP mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menindak lanjuti status tanah yang merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk secepatnya beralih menjadi hak milik Pemkot Bukittinggi agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari..Keenam, pemerintah kota Bukittinggi memiliki aset tidur yang belum dimanfaatkan seperti, tanah yang digunakan oleh Bioskop Gloria dan sampai sekarang masih dibiarkan, sementara kita membutuhkan tanah tersebut untuk mengatasi masalah perpakiran. ****