Pemkot Payakumbuh Validasi Data Keluarga Miskin

Payakumbuh, (Antara) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan validasi data keluarga miskin, agar program penanggulangan kemiskinan di daerah itu lebih tepat sasaran. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh, Ridha Ananda di Payakumbuh, Selasa, mengatakan angka kemiskinan di Payakumbuh menurut data BPS masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang berjumlah 34.128 jiwa yang sudah teregistrasi ke pemerintah pusat melalui BPJS. Namun, menurut data Dinas Kesehatan setempat, saat ini masih ada keluarga miskin yang belum teregister sebanyak 1.673 jiwa lagi. Kalau data itu benar, maka secara matematika angka kemiskinan di Payakumbuh mencapai 35.801 orang, katanya. Pemkot Payakumbuh menurut Ridha menargetkan, paling lambat pada 2016 pemkot punya data yang valid terkait angka kemiskinan tersebut, sehingga program yang dibuat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Ridha, Bappeda telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah SKPD terkait dan stakeholder lainnya, guna membahas indikator kemiskinan di kota ini. Rapat koordinasi itu menghadirkan sejumlah nara sumber, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Idris, serta Ketua TP-PKK Payakumbuh Ny. Dr. Henny Riza Falepi. Rapat ini juga melibatkan sejumlah pejabat lainnya di jajaran Pemkot Payakumbuh. Ridha mengatakan, sepanjang kepemimpinan Wali Kota Riza Falepi dan Wakil Wali Kota Suwandel Muchtar, sebenarnya sudah cukup banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemkot, seperti bantuan usaha ekonomi produktif, melalui bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE), kelompok wanita tani (KWT), kelompok budidaya perikanan (pokdakan) dan kegiatan lainnya. "Usaha-usaha tersebut berkembang baik di berbagai kelurahan di Kota Payakumbuh, bahkan omsetnya mencapai miliaran rupiah,"kata dia. Selain bantuan modal usaha, Pemkot Payakumbuh juga melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Sepanjang dua tahun terakhir, pemkot telah membangun 300 lebih rumah layak huni buat keluarga miskin. "Kalau jumlah masyarakat miskin masih tinggi, perlu diketahui penyebabnya agar bisa segera ditanggulangi," kata dia. (**/mko)