Ikhtiar Mengisi Bingkai Poros Maritim

Jakarta, (Antara) - Diskusi serta dialog mengenai gagasan tol laut dan poros maritim kini masih hangat di berbagai perguruan tinggi maupun forum-forum intelektual, muaranya tentu sebagai masukan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan rencana kebijakan tersebut. Seolah tiada henti dan tiada lelah para ahli kelautan dan kemaritiman bersahut-sahutan membahas dengan semangat dan "sumringah" terhadap gagasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla saat kampanye pemilihan presiden pada Juli 2014 itu. Masukan dan aspirasi disampaikan terbuka dengan harapan menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. Di Unversitas Pattimura Ambon, Maluku, misalnya, ide, gagasan, masukan dan harapan terpancar jelas. Kajian dan ulasan dipaparkan untuk mengelaborasi lebih detil mengenai potensi laut dan wilayah maritim. Sarasehan bertema "Indonesia Sebagai Poros Maritim Berbasis Jalur Rempah" itu digelar Universitas Pattimura Ambon bekerja sama dengan Unika Atma Jaya Jakarta, Archipelago Solidarity Foundation, dan Pusat Penelitian Laut Dalam-LIPI Ambon di Aula Rektorat Universitas Pattimura Ambon, Rabu (3/12). Acara yang dibuka Rektor Unpatti, Prof Dr Thomas Pentury dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina ini menampilkan sejumlah pembicara, seperti Prof Dr Mus Huliselan (Guru Besar Unpatti), Dr Victor Nikijuluw (Dosen IPB/Dekan Ukrida Jakarta), Laksda (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH serta Tommy H Purwaka, SH, LLM, PhD. Para ahli mengemukakan keinginan pemerintahan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum memperlihatkan isi karena baru sebatas bingkai --setidaknya sampai sekarang. Gagasan itu masih sebatas cek kosong yang harus diisi dan diperkaya. Karena itu, para ahli terus-menerus menuangkan gagasan, analisis dan kajian sebagai salah satu cara intelektual mengisi warna bagi bingkai bernama poros maritim itu. Kawasan timur adalah gudang sumber daya maritim dan patut diperhitungkan sebagai basis poros maritim. Salah satunya karena laut dalam yang kaya sekali semua produk kelautan terutama berbagai jenis ikan. Untuk itu, semua pihak di kawasan timur harus mengisi tawaran program pemerintah itu sehingga poros maritim dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi upaya mendorong dan memacu perkembangan wilayah. Itulah sebabnya, para ahli menyambut gempita gagasan poros maritim sebagai daya magnet untuk mengejar ketertinggalan kemajuan wilayah. "Berbagai pihak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus berperan mengisi kerangka kerja dalam upaya mewujudkan poros maritim karena potensi terbesar ada di kawasan tersebut," kata Engelina Pattiasina. Pemain Utama Namun, mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI ini mengingatkan Indonesia tidak boleh serta merta mengikuti Jalur Sutera karena hal itu hanya menjadikan Indonesia sebagai unsur kecil dari sabuk ekonomi. Menurut dia, Indonesia harus mengembangkan Jalur Rempah sebagai jalur maritim sendiri sehingga menguntungkan Indonesia sebagai pemain utama. "Sejak lahir, Indonesia sudah ada di poros maritim dunia, karena letaknya di antara dua benua dan dua lautan," kilahnya. Secara khusus, kata Engelina, Jalur Rempah maritim harus menjadi terobosan bagi pengembangan kawasan timur. Dia mencontohkan, betapa terpuruknya kesehatan, pendidikan dan kemiskinan di Provinsi Maluku. "Kita semua berharap poros maritim menjadi harapan untuk melahirkan terobosan di kawasan timur. Tanpa terobosan, kawasan timur akan tetap tertinggal," ujarnya. Sementara itu, Thomas Pentury menuturkan berdasarkan data empiris, Maluku membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan kelengkapan infrastruktur kelautan untuk menunjang implementasi gagasan poros maritim. Selain itu, terjadinya disparitas atau kesenjangan luar biasa, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur dan berbagai indikator ekonomi. Disparitas ini bukan saja terjadi antarkawasan, tetapi juga antardaerah dalam satu provinsi. "Maluku memiliki potensi baik dari ahli kelauatan, perikanan dan maritim, yang dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan poros maritim," ujarnya. Terintegrasi Namun pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan harus diiringi dengan pemenuhan akan kebutuhan infrastruktur penunjang lainnya. Sarana perhubungan, baik kapal maupun pelabuhan harus seiring dengan eksploitasi dan eksplorasi gudang sumber daya kelautan. Karena itu, para ahli pun menyambut baik gagasan membangun tol laut seiring dengan implementasi poros maritim. Itulah sebabnya, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Victor Nikijuluw mengemukakan gagasan tol laut harus terintegrasi dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). "Kalau tidak terintegrasi, maka akan ada kemungkinan tol laut yang tidak efektif," katanya. Ruas tol laut pun harus lebih beragam agar arus distribusi barang dan jasa serta lalu lintas orang lebih lancar. "Tol laut itu tidak bisa hanya satu atau dua arah, tetapi harus delapan penjuru mata angin," kata Victor Nikijuluw. Begitu juga Indonesia tidak boleh hanya fokus pada satu negara karena hal itu berpotensi menciptakan hegemoni secara ekonomi. Semua itu diarahkan kepada peningkatan kontribusi maritim. Data yang ada menunjukan, kontribusi bidang maritim masih sangat kecil (11,86 persen) jika dibandingkan dengan non-maritim sebesar 88,14 persen. Begitu juga, bidang maritim di kawasan timur hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari seluruh kontribusi maritim secara nasional. "Jadi, jangan menganggap kontribusi kawasan timur itu besar, karena datanya sangat kecil," katanya. Untuk itu, pengembangan poros maritim jangan hanya fokus di sekitar Pulau Jawa, tetapi harus lebih memprioritaskan wilayah timur, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya. "Selama 25 tahun terakhir ini ada ketidakadilan yang luar biasa di kawasan timur. Ini harus diperbaiki," katanya. Bagi Victor Nikijuluw, bila dikatakan poros maritim baru sebatas bingkai yang masih kosong, maka siapapun harus mengisi kekosongan itu. Karena itu, dia mengajak dan menantang semua pihak di kawasan timur yang memiliki wilayah laut untuk mengisi kekosongan ini. Lain halnya dengan Soleman Ponto. Ia menjelaskan tantangan pengembangan kemaritiman sangat berat karena setidaknya meliputi 22 unsur dalam bidang maritim. Ke-22 unsur, seperti manusia, infrastruktur dan jasa ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, tetapi harus terkoordinasi secara baik karena satu unsur macet akan mematikan unsur yang lain. Tantangannya tidak mudah sehingga perlu pembenahan semua aspek agar benar-benar siap mengimplementasikan gagasan pros maritim. Dia juga menegaskan, maritim harus dimaknai sebagai pelayaran sehingga memudahkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep maritim. Jika tidak, kelautan bisa dikacaukan dengan perikanan dan maritim. Ponto mengharapkan konsep pelayaran sudah bisa dimulai dari daerah-daerah karena agenda presiden harus disambut dengan memulai dari tindakan yang sederhana. "Ketika peluang sudah ada, saya kira harus segera diambil, termasuk dengan mengembangkan maritim dari masa lalu," ujarnya.(*/sun)