Bali Democracy Forum Semakin Diminati

Kamis, 9 Oktober 2014 14:26 WIB

Bali, (Antara) - Kementerian Luar Negeri RI berpendapat bahwa ajang tahunan Forum Demokrasi Bali atau "Bali Democracy Forum" (BDF), yang diprakarsai oleh Indonesia pada 2008, semakin diminati oleh berbagai negara karena dinilai dapat memberi inspirasi bagi pembangunan demokrasi. "Makin lama makin banyak peserta BDF karena di sini kami menghargai latar belakang setiap negara. Sekarang sudah ada 85 negara yang berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum. Forum ini semakin lama semakin diminati," kata Wakil Ketua Panitia BDF VII Duta Besar Wahid Supriyadi di Bali, Kamis. Menurut Wahid, Forum Demokrasi Bali bukan hanya diikuti oleh negara-negara yang sudah menjalankan demokrasi, tetapi juga diikuti oleh negara yang sedang menuju proses demokrasi. Ia mencontohkan, Fiji sebagai salah satu negara yang kerap hadir dalam forum demokrasi tersebut, walaupun Fiji adalah negara yang masih dalam proses menata demokrasi. "Fiji pernah dikucilkan dari commonwealth countries karena pada 2006 pernah terjadi kudeta, kemudian dikeluarkan dari commonwealth. Dan pemerintah Fiji mau ikut BDF karena mereka merasa terinspirasi untuk menata demokrasi di negaranya," ungkapnya. "Kita awalnya mengajak negara-negara di Asia-Pasifik, namun sekarang kepesertaannya ternyata cukup luas karena dari negara-negara Afrika juga datang," ujarnya. Wahid, yang juga adalah Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, menyebutkan bahwa forum demokrasi tahunan tersebut telah menginspirasi beberapa negara untuk membuat peta demokrasi regional. Ia pun mengatakan, Indonesia dalam hal ini Institute for Peace and Democracy (IPD), yang mensosialisasikan hasil-hasil BDF, banyak diundang oleh banyak negara untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman Indonesia dan negara-negara peserta BDF dalam berdemokrasi dan pengalaman perkembangan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik. "Ide-ide yang muncul dari BDF banyak diambil oleh negara lain untuk memetakan perkembangan demokrasi di negaranya masing-masing," jelasnya. Menurut dia, hasil nyata yang paling terlihat dari Forum Demokrasi Bali adalah IPD yang diundang di berbagai negara untuk menyampaikan hasil pembahasan tentang demokrasi di BDF yang dapat diterapkan di beberapa negara. "IPD pernah diundang ke Tunisia dan Mesir. Selain itu, KPU juga pernah diundang untuk menyampaikan pengalaman pemilu di Indonesia. Kalau kita lihat dari fakta itu sebenarnya hasil-hasil BDF itu diakui dan dibutuhkan oleh banyak negara," ujar Wahid. Pada tahun ini, Forum Demokrasi Bali ketujuh (BDF VII) akan dihadiri oleh 85 negara yang terdiri dari negara peserta dari kawasan Asia-Pasifik dan negara pengamat dari luar kawasan Asia-Pasifik, serta delapan organisasi internasional. "Ada tiga kepala negara yang sudah pasti akan hadir, yaitu Presiden Filipina, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste," kata Wahid. BDF VII akan diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2014 di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Indonesia dengan tema "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation, and Socio-Economic Progress in the 21st Century". Dalam pertemuan dua hari itu, para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara akan membahas beberapa sub tema, salah satunya mengenai tantangan pembangunan politik dan kemajuan sosial ekonomi, terutama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, pertemuan BDF VII itu juga akan membahas upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sebelumnya, pada BDF VI, pemerintah Indonesia telah memilih tema "Konsolidasi Demokrasi pada Masyarakat Majemuk". Tema tersebut dinilai relevan mengingat banyak negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan demokrasi yang belum mapan. Forum Demokrasi Bali yang diprakarsai oleh Indonesia pada 2008 merupakan forum regional tahunan yang bersifat inklusif dan terbuka untuk membahas perkembangan demokrasi. (*/jno)