Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum VI

Senin, 4 November 2013 17:56 WIB

Jakarta, (Antara) - Kementerian Luar Negeri Indonesia akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-VI di Nusa Dua, Bali dengan mengangkat tema "Mengonsolidasikan Demokrasi dalam Masyarakat yang Plural". "Forum BDF kali ini berbeda dengan pertemuan ke-V pada 2012 yang berada pada tingkat kepala negara. Pelaksanaan BDF ke-VI akan kembali ke format asal yaitu pada esensinya sebagai pertemuan di tingkat menteri," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Senin. Menurut Marty, pihaknya akan menyelenggarakan forum demokrasi tersebut pada 7-8 November di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Provinsi Bali. Menteri mengatakan sejumlah Kepala Negara yang akan menghadiri forum tersebut terdiri dari Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao. "Forum tersebut akan dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama Sultan Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Timor Leste. Selain itu sekitar 81 negara dan 3 organisasi internasional akan menghadiri pertemuan tersebut," kata Marty. Sebanyak 30 peserta yang menjabat sebagai menteri luar negeri maupun menteri urusan lainnya direncanakan hadir dalam acara tersebut. Selain itu beberapa kepala delegasi di bawah tingkat menteri baik duta besar maupun utusan khusus lain juga akan turut serta dalam acara. Terdapat dua sub-tema yang akan dibahas dalam BDF-VI yaitu mengenai bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil di masing-masing negara peserta BDF. Sub-tema kedua adalah membangun dan memperkuat sejumlah lembaga yang demokratis di masing-masing negara. Menteri mengatakan demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara karena jika tidak dikelola dengan baik maka bisa mengarah kepada konflik atau masalah geopolitik. "Ini sumbangsih dari Indonesian untuk menciptakan kawasan yang kondusif. Para perwakilan akan memaparkan apa yang telah dilakukan untuk membangun demokrasi dan pada saat yang sama akan belajar dari negara lain tentang apa yang sedang mereka lakukan," kata Marty. (*/jno)