Pilkada oleh DPRD, Legislator harus Disadap

Padang Panjang, (Antara) - Anggota DPRD Kota Padang Panjang Novi Hendri optimistis pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui lembaga legislatif tersebut bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. "Semuanya baik, namun tinggal kita mengemasnya saja kearah positif," katanya di Padang Panjang, Senin. Dia mengatakan efek negatif dari sebuah keputusan sudah pasti ada namun pemilihan kepala daerah melalui DPRD terlihat lebih baik. "Kita tidak menutup mata, saat ini terjadi pengkotak-kotakan di kalangan masyarakat dan PNS. Karena masyarakat dan PNS harus mengikuti irama pemerintahan dari kepala daerah terpilih dan bagaimana nasib masyarakat dan PNS yang jagoan mereka tidak menang pada Pilkada langsung," katanya. Bagi jagoannya yang tidak menang pada pilkada langsung, katanya, mereka akan tersingkir atau disingkirkan dari sejumlah program pemerintahan. Dikatakannya, fenomena pengkotak-kotakan PNS dan masyarakat terlihat jelas dari dua kali pelaksanaan pilkada langsung di Padang Panjang. Kondisi itu jauh berbeda ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. "Pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah tepat, tinggal bagaimana menyusun proses-proses pelaksanaannya. Di sinilah peran masyarakat dituntut kejeliannya dalam pengawasan terhadap wakilnya di lembaga DPRD," jelasnya. Ia menyebutkan untuk anggota DPRD sendiri dalam pemilihan kepala daerah harus transparan terhadap konstituennya, kalau perlu seluruh anggota DPRD yang akan melaksanakan pemilihan tersebut dikumpulkan seluruh alat komunikasinya. "Jika perlu seluruh alat komunikasi anggota dewan disadap oleh pihak berwenang untuk menghindari kompromi-kompromi politik atau politik uang. Sehingga, dalam pemilihan kepala daerah itu benar-benar transparan dan sesuai dengan keinginan masyarakat yang diwakilinya," sebut Novi. Novi juga mengharapkan kepada anggota DPRD yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah agar benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dan tidak terseret dalam politik dagang sapi, seperti yang ditakutkan oleh sejumlah kalangan terhadap RUU Pilkada yang baru disahkan tersebut. Warga Padang Panjang Aswir merasa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tersebut hak konsitusi masyarakat dihilangkan dari pemilu. "Pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga bagus, namun ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dihilangkan, sehingga mereka (masyarakat) ada yang tidak merasa memiliki kedepannya," katanya. Dia berharap pemilihan kepala daerah itu sama seperti sebelumnya, sehingga hak masyarakat tersebut ada sebagai warga negara. "Terjadinya perbedaan pendapat itu biasa namun bagaimana kita sebagai warga menanggapi hal itu dengan dewasa bagi yang jagoannya kalah di pilkada tersebut," katanya. (*/ben)