PBB Laporkan Kerusuhan di Sudan Selatan

Rabu, 11 Juni 2014 09:54 WIB

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) melaporkan baku-tembak sengit dan pemboman mortir di Negara Bagian Upper Nile di negeri itu pada saat Pemerintah Sudan Selatan dan oposisi bersiap memasuki babak baru perundingan pada Kamis. UNMISS mengawasi pembicaraan Majelis Kepala Negara dan Pemerintah dalam sidang luar biasa Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) oleh yang dimulai di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, pada Selasa (10/6), kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam taklimat harian di Markas PBB, New York. "Babak berikut perundingan antara pemerintah dan oposisi dijadwalkan dimulai pada Kamis," kata Dujarric. "Sementara itu, di Negara Bagian Upper Nile, Misi melaporkan baku-tembak sengit dan pemboman mortir dari arah Kepulauan Jazeera pada Senin (9/6)," kata juru bicara tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. "Di Negara Bagian Unity, Misi mengatakan bahwa beberapa pejabat Negara Bagian telah menggunakan Radio Bentiu untuk pesan bermusuhan kepada masyarakat lokal." "UNMISS dengan keras mengutuk penggunaan Radio Bentiu untuk tujuan ini, yang menciptakan lebih banyak perpecahan dan merusak upaya untuk menstabilkan keadaan di Sudan Selatan," katanya. Pada awal Mei, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar bertemu di Addis Ababa untuk pertama kali sejak kerusuhan massal meletus pada Desember. Kiir dan Machar bertemu di sela pertemuan tingkat tinggi pemimpin regional di Addis Ababa, yang diselenggarakan oleh IGAD, yang menengahi perundingan yang bergerak lamban antara kedua pihak. Kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani oleh Kiir dan Machar pada 9 Mei telah seringkali dilanggar. Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn berbicara pada pembukaan KTT, dan mengecam kedua pihak di Sudan Selatan karena melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 9 Mei. "Telah ada kecenderungan untuk melanjutkan perang," kata Hailemariam. Tapi ia menambahkan baik Kiir dan Machar "telah berkomitmen kembali pada kesepakatan perdamaian". Konflik di negara paling muda di dunia itu telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal. PBB telah menuduh kedua pihak melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal, perbudakan seks dan perkosaan beramai-ramai. Sebanyak lima juta orang memerlukan bantuan, kata PBB. Kesepakatan bagi dihentikannya permusuhan ditandatangani oleh kedua pihak pada Januari, tapi gagal mengakhiri kerusuhan. (*/sun)