Jakarta, (Antara) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargen mengatakan duet capres-cawapres antara Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla (JK) sulit terwujud karena tiga hal yang menjadi alasan bagi PDI Perjuangan. "Saya melihat ada tiga hal mengapa jangan JK yang dipasangkan dengan Jokowi. Pertama, JK merupakan atau pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Boni Hargen di Jakarta, Senin. Menurut Boni, ketika JK menjabat sebagai wakil presiden, PDIP menjadi sasaran dan kadernya dibongkar semua. "Apalagi, saat JK menjadi wapres, posisi PDIP adalah oposisi. Jadi motivasi JK ingin menjadi cawapres pendamping Jokowi dicurigai bertujuan mencari kekuasaan," ujar dia. Kedua, ia mengatakan, bahwa perusahaan yang bernaung di bawah Kalla Grup, menjadi bertambah besar ketika JK menjabat wapres dan Ketua Umum Partai Golkar pada masa lalu. "Ketika nanti JK jadi wapres lagi, dikhawatirkan bisa lebih dominan dari presidennya," kata dia. Ketiga, ia menegaskan bahwa JK masih resmi sebagai petinggi Partai Golkar. Karena itu dengan JK ingin jadi cawapres bisa menjadi pintu masuk bagi Golkar untuk kembali ke dalam kekuasaan. "Saya kira Golkar perlu belajar dengan menjadi oposisi atau di luar pemerintahan," ujar dia. Ia mengatakan kalau PDI Perjuangan mempertimbangkan karakter Jokowi yang benar-benar tulus dalam orientasi kerja, maka JK sebaiknya tidak dijadikan cawapres pendamping Jokowi. Sejumlah nama dikabarkan masuk nominasi menjadi cawapres pendamping Jokowi antara lain Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Mahfud MD dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Salah satu nama tersebut yang sedang ramai dibicarakan ingin menjadi cawapres pendamping Joko Widodo adalah petinggi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (*/sun)