Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan layanan perizinan usaha dan pengurusan nomor induk berusaha (NIB) kepada masyarakat di lokasi hari bebas dari kendaraan bermotor atau car free day mulai Juni 2026 setiap hari Minggu.

"Insya Allah per Juni 2026 setelah Lebaran Haji ada dua kegiatan besar yang akan kita laksanakan yaitu layanan perizinan di hari libur memanfaatkan momentum car free day, serta program NIB on the spot," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padang Fauzan Ibnovi di Kota Padang, Jumat.

Fauzan mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan responsif tanpa mengharuskan masyarakat datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP).

Ia mengatakan layanan perizinan akhir pekan akan dilaksanakan di kawasan Jalan Sudirman atau yang selama ini dijadikan sebagai lokasi kegiatan hari bebas dari kendaraan bermotor setiap Minggu.

Untuk memaksimalkan momentum ini DPMPTSP bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memberikan layanan administrasi kependudukan. Artinya, masyarakat bisa mengurus dokumen perizinan sekaligus administrasi kependudukan dalam satu waktu.

"Dalam kegiatan itu juga akan diberdayakan UMKM dengan menggandeng dinas terkait untuk menghadirkan tenant-tenant dari koperasi dan UMKM potensial," ujarnya.

Program berikutnya ialah layanan NIB di tempat, dimana petugas mendatangi langsung para pelaku usaha. Program ini didesain khusus untuk memfasilitasi pelaku usaha, baik skala mikro maupun bukan UMKM dalam mengurus legalitas tanpa birokrasi yang rumit, ujarnya.

Melalui program ini petugas dari DPMPTSP akan lebih responsif dengan dua skema yaitu kunjungan langsung ke lapangan serta integrasi pelatihan dimana petugas hadir di berbagai kegiatan pelatihan yang diadakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

"Jadi, para pelaku usaha tidak perlu repot-repot lagi datang ke Plaza Andalas atau ke MPP hanya untuk mendapatkan layanan perizinan dan legalitas. Petugas kami yang akan datang sehingga layanan bisa diterima langsung di tempat terdekat," kata dia.