Padang Panjang raih WTP ke-10 berturut-turut

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Selain itu, Kota Padang Panjang juga menjadi salah satu daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Barat dengan capaian indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen atau peringkat kedua terbaik di provinsi tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral di Kantor BPK Sumbar, Senin.

“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Sudarminto.

Ia menyebutkan capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sudarminto juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir.

Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan opini WTP ke-10 tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

“Alhamdulillah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta OPD yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” katanya.

Hendri juga mengapresiasi seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja maksimal memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.

Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional, modern, dan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas data keuangan yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Data yang akurat menjadi elemen penting dalam proses perencanaan, penganggaran hingga evaluasi pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah,” kata Hendri.

Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah guna memastikan sinkronisasi data dan laporan keuangan berjalan optimal.

Menurut Hendri, seluruh OPD diminta meningkatkan disiplin administrasi serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan guna mendukung sistem pengawasan internal yang baik.

Selain itu, Pemkot Padang Panjang juga terus meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia.

“Dengan peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih profesional, efisien dan sesuai prinsip good governance,” ujarnya.

Ia menegaskan transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan keuangan pemerintah secara terbuka.

Secara internal, pemerintah daerah juga terus memperkuat sistem pengendalian internal melalui optimalisasi peran inspektorat daerah dan peningkatan pengawasan administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Hendri berharap capaian tata kelola keuangan daerah tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang.

“Pemerintah Kota Padang Panjang akan terus memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Kota Padang Panjang Zia Ul Fikri mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.

“Keberhasilan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.