Padang (ANTARA) - Distribusi BBM di wilayah terdampak banjir kembali menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kondisi di lapangan jauh lebih sulit dari yang terlihat. Menurutnya, medan rusak, jembatan terputus, dan akses yang penuh risiko membuat penyaluran energi ke masyarakat terdampak tak bisa dilakukan dengan pola normal.
“Kerusakan akses jalan itu bukan main. Pertamina harus menembus jalur yang putus, berlumpur, bahkan berbahaya, demi memastikan BBM tetap sampai ke masyarakat,” kata Trubus.
Meski menyebut tantangan yang dihadapi Pertamina sebagai “sangat besar”, Trubus tetap optimistis perusahaan energi BUMN itu mampu menuntaskan hambatan distribusi. Ia menilai pengalaman Pertamina dalam operasi kebencanaan menjadi modal kuat.
“Kita percaya Pertamina bisa mendistribusikan BBM di titik-titik bencana, walaupun kenyataannya banyak sekali kendalanya,” ujarnya.
Trubus menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan skenario khusus untuk kondisi ekstrem, mulai dari pengalihan suplai, pengiriman lewat jalur alternatif, hingga pemanfaatan armada tangki berkapasitas kecil untuk menjangkau area yang terisolasi.
“Pertamina tentu sudah punya strategi dan protokol yang cukup teruji untuk memastikan suplai BBM tidak terputus,” imbuhnya.
Namun ia mengingatkan, keberhasilan distribusi ini tidak hanya bergantung pada kesiapan Pertamina, tetapi juga pada perilaku masyarakat dan penegakan hukum di daerah bencana.
“Yang paling penting, masyarakat tidak melakukan panic buying. Itu justru memperparah situasi,” tegas Trubus. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan merugikan seperti penjarahan atau penimbunan.
Trubus turut menyoroti fenomena klasik yang selalu muncul saat bencana: lonjakan harga BBM eceran dan praktik penimbunan oleh oknum tertentu. Ia mendesak aparat bertindak cepat dan tegas.
“Penegak hukum harus aktif mengawasi distribusi, mengawal Pertamina, serta menindak pelaku penimbunan. Pemerintah daerah juga mesti hadir. Jangan sampai situasi darurat justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan,” ujarnya.
Menurut Trubus, pengawalan distribusi BBM di wilayah bencana bukan hanya soal logistik, tetapi juga soal kehadiran negara. “Masyarakat yang sedang terdampak bencana membutuhkan kepastian. BBM adalah kebutuhan dasar untuk evakuasi, logistik, hingga layanan kesehatan. Jadi jangan beri ruang bagi para spekulan,” katanya.
Dengan medan yang terus berubah karena cuaca dan potensi banjir susulan, ia menilai koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat harus diperkuat agar suplai energi tetap terjaga di titik-titik kritis. (*).