Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat akan berusaha keras mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) mengingat transfer keuangan daerah (TKD) pada 2026 dari pemerintah pusat jauh berkurang dibandingkan pada 2025.
"Ini sangat mempengaruhi program pembangunan di semua daerah di Indonesia, di Sumbar dan di Pasaman Barat khususnya. Kepada masyarakat diharapkan bisa memahaminya dan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bisa lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Sekretaris Daerah Doddy San Ismail dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Pasaman Barat Zulfi Agus di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya dengan pengurangan TKD itu maka berbagai rencana dan program pembangunan akan terpengaruh dan tidak bisa dilaksanakan dengan waktu cepat.
Dia mengatakan untuk Pasaman Barat pada 2026 memperoleh TKD sebesar Rp916.749.580.000. Turun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1.045.119.608.
"Terjadi pengurangan sekitar 12,23 persen atau sekitar Rp128.370.186.000. Ini sangat berpengaruh pada rencana pembangunan yang ada," sebutnya.
Meskipun demikian, katanya, Pemkab Pasaman Barat akan berbuat sebaik mungkin dengan kondisi keuangan saat ini. Dengan melakukan lobby atau pendekatan ke pemerintah pusat agar sejumlah program pembangunan bisa dianggaran di pusat.
Selain melakukan efisiensi penggunaan anggaran, pihaknya juga akan memaksimalkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang ada.
"Daerah saat ini diminta untuk melahirkan inovasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," sebutnya
Jajarannya terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mencari berbagai peluang ke pemerintah pusat untuk pembangunan di Pasaman Barat.
"Tentunya dengan efesiensi anggaran, kondisi pembangunan di Sumatera Barat termasuk Pasaman Barat berjalan agak lambat, namun kita terus berjuang untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini. Kami mohon doa dan dukungan semua masyarakat Pasaman Barat," harapnya.
Pihaknya menekankan kepada para organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran.
"Selain mengejar anggaran pembangunan ke pemerintah pusat juga kedepannya kerja sama dengan pihak ketiga terutama perusahan kelapa sawit akan lebih ditingkatkan agar sejumlah program bisa terlaksana," sebut Doddy San Ismail.
Dia menegaskan untuk pelayanan publik juga akan tetap dioptimalkan meskipun dengan anggaran yang terbatas.
"Memang untuk pembangunan akan berpengaruh tetapi untuk pelayanan publik atau ke masyarakat akan tetap diprioritaskan," tegasnya.