Padang (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah X bersama Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, pemerintah daerah, para mitra, dan perguruan tinggi menggagas dialog multipihak dalam merencanakan program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mandiri yang diselenggarakan di Universitas Mercubaktijaya Padang, pada 1 Agustus 2024.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem MBKM Mandiri Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.
Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma mengatakan senantiasa mendorong implementasi berbagai kebijakan dan program MBKM, baik itu Kampus Merdeka Flagship maupun Kampus Merdeka Mandiri kepada seluruh perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah X. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk merancang program terbaik dalam implementasi MBKM mandiri bersama para pemangku kepentingan.
“Mari jadikan MBKM tidak hanya program yang dilaksanakan secara teknis administratif saja, melainkan suatu gerakan yang berdampak luas dan menghasilkan kerja sama dengan semua pihak serta berdampak positif bagi perguruan tinggi dan masyarakat,” ucap Afdalisma.
Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka Hatma Suryatmojo dalam sambutannya menyampaikan implementasi MBKM itu bermanfaat bagi mahasiswa dalam memiliki kompetensi baru di luar program studinya.
“Perguruan tinggi memiliki kewajiban memfasilitasi hak mahasiswa belajar dan mendapatkan pengakuan serta penyetaraan atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa di luar program studi. Kegiatan ini merupakan peluang sebagai media melakukan proses negosiasi mencapai kesepakatan sehingga link and match menjadi target yang bisa dihasilkan bersama,” kata Hatma.
Pada kesempatan tersebut, Tim Kampus Merdeka Mandiri Donni Hadi Waluyo menjelaskan bahwa fokus pembicaraan multi-stakeholder dialogue ini adalah melanjutkan prioritas tahun 2023 yang termuat pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat.
“Hasil pertemuan dan dialog bersama para pemangku kepentingan ini diharapkan melahirkan program yang bisa dilaksanakan perguruan tinggi dan para mitra,” ucap Donni.
Dalam diskusi multipihak tersebut hadir perwakilan Bappeda Bukittinggi, Dewan Pakar MBKM LLDIKTI Wilayah X, pimpinan perguruan tinggi swasta, koordinator MBKM dari Universitas Mercubaktijaya Padang, Universitas Adzkia, Universitas Bung Hatta, Universitas Baiturrahmah, Universitas Dharma Andalas, Universitas Dharmas Indonesia, Universitas Ekasakti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas PGRI Sumatera Barat, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Syedza Saintika, Institut Teknologi Padang, STIKes Alifah, STIKES Indonesia, dan STTIND Padang.
Selain itu, dari pihak mitra ikut terlibat aktif berdiskusi merumuskan program kerja bersama adalah BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTPN Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Bank Syariah Indonesia, PT Bisa Artifisial Indonesia, dan PT Pupuk Kalimantan Timur.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem MBKM Mandiri Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.
Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma mengatakan senantiasa mendorong implementasi berbagai kebijakan dan program MBKM, baik itu Kampus Merdeka Flagship maupun Kampus Merdeka Mandiri kepada seluruh perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah X. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk merancang program terbaik dalam implementasi MBKM mandiri bersama para pemangku kepentingan.
“Mari jadikan MBKM tidak hanya program yang dilaksanakan secara teknis administratif saja, melainkan suatu gerakan yang berdampak luas dan menghasilkan kerja sama dengan semua pihak serta berdampak positif bagi perguruan tinggi dan masyarakat,” ucap Afdalisma.
Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka Hatma Suryatmojo dalam sambutannya menyampaikan implementasi MBKM itu bermanfaat bagi mahasiswa dalam memiliki kompetensi baru di luar program studinya.
“Perguruan tinggi memiliki kewajiban memfasilitasi hak mahasiswa belajar dan mendapatkan pengakuan serta penyetaraan atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa di luar program studi. Kegiatan ini merupakan peluang sebagai media melakukan proses negosiasi mencapai kesepakatan sehingga link and match menjadi target yang bisa dihasilkan bersama,” kata Hatma.
Pada kesempatan tersebut, Tim Kampus Merdeka Mandiri Donni Hadi Waluyo menjelaskan bahwa fokus pembicaraan multi-stakeholder dialogue ini adalah melanjutkan prioritas tahun 2023 yang termuat pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat.
“Hasil pertemuan dan dialog bersama para pemangku kepentingan ini diharapkan melahirkan program yang bisa dilaksanakan perguruan tinggi dan para mitra,” ucap Donni.
Dalam diskusi multipihak tersebut hadir perwakilan Bappeda Bukittinggi, Dewan Pakar MBKM LLDIKTI Wilayah X, pimpinan perguruan tinggi swasta, koordinator MBKM dari Universitas Mercubaktijaya Padang, Universitas Adzkia, Universitas Bung Hatta, Universitas Baiturrahmah, Universitas Dharma Andalas, Universitas Dharmas Indonesia, Universitas Ekasakti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas PGRI Sumatera Barat, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Syedza Saintika, Institut Teknologi Padang, STIKes Alifah, STIKES Indonesia, dan STTIND Padang.
Selain itu, dari pihak mitra ikut terlibat aktif berdiskusi merumuskan program kerja bersama adalah BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTPN Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Bank Syariah Indonesia, PT Bisa Artifisial Indonesia, dan PT Pupuk Kalimantan Timur.