Pulau Punjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) berada diperingkat 10 secara nasional dalam penilaian Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPDP) 2023,
Pemkab Dharmasraya meraih nilai 3,5036 dengan kategori tinggi, dan menjadi Pemkab satu-satunya di Pulau Sumatera yang berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dari 414 Kabupaten se-Indonesia.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Pulau Punjung, Selasa mengatakan penghargaan itu sebagai hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemkab Dharmasraya besertaelemen masyarakat.
"Apresiasi ini diperuntukkan untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya," katanya.
Menurut dia capaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan komitmen Pemkab Dharmasraya dalam membangun pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Keterlibatan aktif warga, dukungan dari sektor swasta, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan berbagai lembaga, termasuk DPRD Dharmasraya menjadi pilar utama kesuksesan ini," lanjutnya.
Ia mengatakan apresiasi ini semakin memperkokoh posisi Pemkab Dharmasraya sebagai salah satu kabupaten terbalik di Indonesia, baik dalam pembangunan fisik, maupun dalam aspek-aspek tata kelola pemerintahan.
"Penghargaan ini memberikan semangat baru bagi Pemkab Dharmasraya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan," tambah dia.
Pemkab Dharmasraya meraih nilai 3,5036 dengan kategori tinggi, dan menjadi Pemkab satu-satunya di Pulau Sumatera yang berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dari 414 Kabupaten se-Indonesia.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di Pulau Punjung, Selasa mengatakan penghargaan itu sebagai hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemkab Dharmasraya besertaelemen masyarakat.
"Apresiasi ini diperuntukkan untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya," katanya.
Menurut dia capaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan komitmen Pemkab Dharmasraya dalam membangun pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Keterlibatan aktif warga, dukungan dari sektor swasta, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan berbagai lembaga, termasuk DPRD Dharmasraya menjadi pilar utama kesuksesan ini," lanjutnya.
Ia mengatakan apresiasi ini semakin memperkokoh posisi Pemkab Dharmasraya sebagai salah satu kabupaten terbalik di Indonesia, baik dalam pembangunan fisik, maupun dalam aspek-aspek tata kelola pemerintahan.
"Penghargaan ini memberikan semangat baru bagi Pemkab Dharmasraya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pemerintahan," tambah dia.