Bukittinggi (ANTARA) -
Warga yang bermukim di lereng Gunung Marapi Sumatera Barat mengharapkan bantuan pemerintah terkait kerugian hasil pertanian yang mereka alami dalam bencana erupsi yang masih terjadi hingga saat ini.
"Belum satupun bantuan ganti rugi gagal panen yang diterima oleh warga kami yang merupakan petani Bukit Batabuah, mereka sangat menunggu bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten Agam atau Provinsi Sumbar," kata Walinagari (Kepala Desa) Bukit Batabuah, Firdaus, Rabu.
Ia menegaskan musibah erupsi Gunung Marapi sejak awal Desember 2023 hingga kini, memiliki dampak besar kepada ratusan warga yang berpenghasilam dari pertanian dan hasil hutan di lereng Marapi.
"550 hektare pertanian tebu, 12 hektare ladang tomat, ditambah sayuran lainnya semua terdampak. Data sementara sudah kami sampaikan ke dinas terkait, estimasi kerugian mencapai miliaran," kata Firdaus.
Selain itu, juga ada 100 kepala keluarga yang memiliki mata pencaharian dari penjualan buah Markisah yang didapat dari hutan Gunung Marapi.
"100 KK itu hidup sehari-harinya dari markisah hutan. Kini rontok semua mereka kehilangan mata pencarian," katanya.
Desa Bukit Batabuah menjadi salah satu lokasi terdekat dari radius 4,5 kilometer Gunung Marapi. Dalam zona bahaya itu terdata 31 KK dengan 27 rumah dan 106 jiwa.
"Mereka mengungsi saat malam hari di rumah kerabat yang berada di zona aman. Untuk siang hari masih diijinkan bertani sementara waktu," kata Firdaus.
Pertanian menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung oleh erupsi Gunung Marapi terutama akibat abu vulkanik. Di wilayah Kabupaten Agam secara keseluruhan setidaknya terdapat 477,87 hektare lahan pertanian yang terdampak abu vulkanik Gunung Marapi.
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Armelia beberapa waktu sebelumnya merinci lahan pertanian terdampak tersebar di tiga Kecamatan. Untuk Kecamatan Canduang tercatat ada 206 Hektare, di Kecamatan Sungai Pua terdapat 233,87 hektare dan di Kecamatan Baso tercatat ada 38 Hektare," ujarnya.
"Taksiran kerugian mencapai 2,4 miliar. Biasanya lahan tersebut ditanami dengan sayur-sayuran mulai dari cabai, tomat, sawi, ubi jalar, lobak, bawang merah, daun bawang, bawang prai, wortel dan berbagai tanaman sayuran lainnya," kata dia.
Ia menambahkan selain melakukan pendataan, pihak Pemkab terus melakukan koordinasi dan kajian terkait kebijakan yang akan diambil menanggapi persoalan ini.
"Kita telah menyiapkan dana tanggap darurat di level Kabupaten. Untuk langkah-langkah yang akan kita ambil, saat ini kita terus melakukan pembicaraan dengan dengan dinas pertanian dan berbagai pihak terkait. Harapan kita tentu gangguan ekonomi terhadap masyarakat bisa ditekan," katanya.
"Selain upaya ke BNPB, kita juga akan menjalin komunikasi dengan pihak bank, agar jika ada petani yang memiliki pinjaman di bank untuk modal pertanian, pembayaran cicilannya bisa ditangguhkan untuk sementara waktu," pungkas Armelia.