Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memaksimalkan peran semua sektor dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota yang ke tiga.
Kepala Dinas PPKB selaku Sekretaris TPPS Kota Solok Ardinal di Solok, Rabu menyampaikan bahwa permasalahan stunting paling besar yang dihadapi daerahnya saat ini adalah mengenai pola asuh.
Di mana saat ini banyak keluarga yang mempunyai anak stunting maupun berisiko kerdil atau gagal tumbuh yang berasal tidak hanya dari keluarga kurang mampu, tetapi juga dari keluarga yang mampu, sehingga membutuhkan edukasi dan pendekatan khusus untuk diberikan intervensi.
“Pada beberapa kasus, dapat terlihat bahwa cukup banyak anak yang berada di Kota Solok saat ini dapat dikatakan stunting maupun berisiko stunting yang bisa jadi penyebabnya karena pola konsumsi (jajanan) yang kadang tidak memenuhi gizi seimbang dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya,” ujar Ardinal.
Saat ini, kata dia perlu adanya motivasi dan pendekatan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di Kota Solok dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat terkait permasalahan pertumbuhan anak/balita.
Ia juga sangat mengharapkan peran aktif dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pengawasan dan pendekatan kepada 168 orang TPK yang terbagi ke dalam 56 tim pendamping keluarga di setiap kelurahan di Kota Solok.
Dinas PPKB akan berusaha meningkatkan kerja sama dengan kader dan Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga ini di lapangan, karena TPK ini merupakan tim kolaborasi dari kader KB, PKK, dan juga kader Bidan dari Kesehatan.
Berbagai pendekatan dan edukasi kepada masyarakat baik melalui program Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia untuk membina keluarga yang mempunyai anak maupun remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu kedepannya.
Dinas PPKB juga berusaha mengurangi risiko stunting bagi anak-anak di bawah dua tahun melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapur sehat atasi stunting serta program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang saat ini telah didukung dengan partisipasi aktif orangtua asuh dari 48 OPD, instansi vertikal serta BUMN/ BUMD di Kota Solok.
Sementara itu, Ketua TPPS Kota Solok melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Solok Nova Elfino mengatakan bahwa saat ini perlu kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya kader-kader yang ada dari Dinas Kesehatan dan KB, tetapi juga kader dari Pemberdayaan Masyarakat karena jelas tugas ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
“Dalam hal ini, camat dan lurah adalah pengawas yang ada di lapangan, di mana kalau terjadi permasalahan yang ditemui oleh kader-kader ini di lapangan tentu tugas camat dan lurah untuk melakukan pendekatan dan membantu para kader tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahannya, termasuk memberikan motivasi dan pendekatan kepada para kader dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Nova.
Kendati angka prevalensi stunting di Kota Solok berada di bawah angka provinsi, ia meminta OPD terkait tetap perlu melakukan intervensi untuk terus menekan angka stunting.
Menurutnya untuk menurunkan angka stunting tentunya pihak-pihak terkait seperti TPPS harus meningkatkan pemantauan terhadap keluarga yang berisiko serta memaksimalkan semua sektor yang ada.
“Terhadap permasalahan yang belum bisa diputuskan, tolong kita saling berkoordinasi dalam memecahkan masalah tersebut baik kepada pimpinan maupun kepada OPD terkait demi mempercepat angka penurunan stunting di Kota solok saat ini," ucap dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan ini merupakan tantangan bagi Kota Solok saat untuk mampu menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi 13 persen pada tahun ini.
Kepala Dinas PPKB selaku Sekretaris TPPS Kota Solok Ardinal di Solok, Rabu menyampaikan bahwa permasalahan stunting paling besar yang dihadapi daerahnya saat ini adalah mengenai pola asuh.
Di mana saat ini banyak keluarga yang mempunyai anak stunting maupun berisiko kerdil atau gagal tumbuh yang berasal tidak hanya dari keluarga kurang mampu, tetapi juga dari keluarga yang mampu, sehingga membutuhkan edukasi dan pendekatan khusus untuk diberikan intervensi.
“Pada beberapa kasus, dapat terlihat bahwa cukup banyak anak yang berada di Kota Solok saat ini dapat dikatakan stunting maupun berisiko stunting yang bisa jadi penyebabnya karena pola konsumsi (jajanan) yang kadang tidak memenuhi gizi seimbang dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya,” ujar Ardinal.
Saat ini, kata dia perlu adanya motivasi dan pendekatan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di Kota Solok dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat terkait permasalahan pertumbuhan anak/balita.
Ia juga sangat mengharapkan peran aktif dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pengawasan dan pendekatan kepada 168 orang TPK yang terbagi ke dalam 56 tim pendamping keluarga di setiap kelurahan di Kota Solok.
Dinas PPKB akan berusaha meningkatkan kerja sama dengan kader dan Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga ini di lapangan, karena TPK ini merupakan tim kolaborasi dari kader KB, PKK, dan juga kader Bidan dari Kesehatan.
Berbagai pendekatan dan edukasi kepada masyarakat baik melalui program Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia untuk membina keluarga yang mempunyai anak maupun remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu kedepannya.
Dinas PPKB juga berusaha mengurangi risiko stunting bagi anak-anak di bawah dua tahun melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapur sehat atasi stunting serta program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang saat ini telah didukung dengan partisipasi aktif orangtua asuh dari 48 OPD, instansi vertikal serta BUMN/ BUMD di Kota Solok.
Sementara itu, Ketua TPPS Kota Solok melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Solok Nova Elfino mengatakan bahwa saat ini perlu kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya kader-kader yang ada dari Dinas Kesehatan dan KB, tetapi juga kader dari Pemberdayaan Masyarakat karena jelas tugas ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
“Dalam hal ini, camat dan lurah adalah pengawas yang ada di lapangan, di mana kalau terjadi permasalahan yang ditemui oleh kader-kader ini di lapangan tentu tugas camat dan lurah untuk melakukan pendekatan dan membantu para kader tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahannya, termasuk memberikan motivasi dan pendekatan kepada para kader dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Nova.
Kendati angka prevalensi stunting di Kota Solok berada di bawah angka provinsi, ia meminta OPD terkait tetap perlu melakukan intervensi untuk terus menekan angka stunting.
Menurutnya untuk menurunkan angka stunting tentunya pihak-pihak terkait seperti TPPS harus meningkatkan pemantauan terhadap keluarga yang berisiko serta memaksimalkan semua sektor yang ada.
“Terhadap permasalahan yang belum bisa diputuskan, tolong kita saling berkoordinasi dalam memecahkan masalah tersebut baik kepada pimpinan maupun kepada OPD terkait demi mempercepat angka penurunan stunting di Kota solok saat ini," ucap dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan ini merupakan tantangan bagi Kota Solok saat untuk mampu menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi 13 persen pada tahun ini.