Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus concern dan focus dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat yang butuh bantuan di daerah itu.
Hal itu disampaikan Bupati Rusma Yul Anwar di hadapan ratusan gabungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ranah Pesisir, kemarin.
"Saya sangat bangga bisa bertatap muka dan bersilahturahmi dengan ibu- ibu semuanya. Pemerintah akan focus bantu melayani masyarakat butuh bantuan, dan masyarakat butuh pelayanan,"ucapnya.
Bupati mengatakan pemerintah daerah itu akan menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat Pesisir Selatan, baik mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Sektor pendidikan, kata bupati, Pemkab Pessel saat ini mengratiskan biaya SPP ( SD dan SMP). Tidak ada lagi pungutan apapun di sekolah, karena telah ditanggung pemerintah daerah.
Sementara itu untuk pendidikan ditingkat SMA – SMK kewenangan berada di Provinsi. Namun begitu, pemerintah daeah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan terpadu kesejahteraan sosial, kelompok kurang mampu.
Kemudian data tersebut, nantinya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Bidang kesehatan, Pemkab Pessel telah mengalokasikan anggaran Rp4,3 miliar untuk warga tergolong kurang mampu.
Cukup dengan, membawa surat pengantar kurang mampu dari Wali Nagari dan surat dari dinas sosial, biaya di rumah sakit di bayar pemerintah daerah.
Kedepan, kata dia, semua masyarakat di Pesisir Selatan mendapatkan hak yang sama. Pemkab pada 2023 akan menyiapkan satu nagari satu orang petugas sensus pendataan masyarakat kurang mampu.
Tugas dari petugas sensus di nagari – nagari nantinya melakukan pendataan pelajar di wilayah yang berasal dari keluarga kurang mampu, data lansia belum memiliki BPJS, dan mendata masyarakat belum memiliki rumah.
"Kita berharap antara petugas sensus pendataan masyarakat kurang mampu, petugas PKH dan TKSK harus berkerjasama, agar bantuan diberikan nantinya tepat sasaran,"imbaunya.
Disamping itu, ia mengharapkan bantuan ekonomi yang diserahkan oleh pemerintah agar bisa digunakan sebaik – baiknya untuk kebutuhan yang utama.
"Semoga dengan bantuan tersebut minimal bisa merubah ekonomi masyarakat, dan bantuan dari pemerintah bisa disalurkan pada saudara – saudara kita yang membutuhkan juga,"harapnya.*
Hal itu disampaikan Bupati Rusma Yul Anwar di hadapan ratusan gabungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ranah Pesisir, kemarin.
"Saya sangat bangga bisa bertatap muka dan bersilahturahmi dengan ibu- ibu semuanya. Pemerintah akan focus bantu melayani masyarakat butuh bantuan, dan masyarakat butuh pelayanan,"ucapnya.
Bupati mengatakan pemerintah daerah itu akan menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat Pesisir Selatan, baik mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Sektor pendidikan, kata bupati, Pemkab Pessel saat ini mengratiskan biaya SPP ( SD dan SMP). Tidak ada lagi pungutan apapun di sekolah, karena telah ditanggung pemerintah daerah.
Sementara itu untuk pendidikan ditingkat SMA – SMK kewenangan berada di Provinsi. Namun begitu, pemerintah daeah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan terpadu kesejahteraan sosial, kelompok kurang mampu.
Kemudian data tersebut, nantinya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Bidang kesehatan, Pemkab Pessel telah mengalokasikan anggaran Rp4,3 miliar untuk warga tergolong kurang mampu.
Cukup dengan, membawa surat pengantar kurang mampu dari Wali Nagari dan surat dari dinas sosial, biaya di rumah sakit di bayar pemerintah daerah.
Kedepan, kata dia, semua masyarakat di Pesisir Selatan mendapatkan hak yang sama. Pemkab pada 2023 akan menyiapkan satu nagari satu orang petugas sensus pendataan masyarakat kurang mampu.
Tugas dari petugas sensus di nagari – nagari nantinya melakukan pendataan pelajar di wilayah yang berasal dari keluarga kurang mampu, data lansia belum memiliki BPJS, dan mendata masyarakat belum memiliki rumah.
"Kita berharap antara petugas sensus pendataan masyarakat kurang mampu, petugas PKH dan TKSK harus berkerjasama, agar bantuan diberikan nantinya tepat sasaran,"imbaunya.
Disamping itu, ia mengharapkan bantuan ekonomi yang diserahkan oleh pemerintah agar bisa digunakan sebaik – baiknya untuk kebutuhan yang utama.
"Semoga dengan bantuan tersebut minimal bisa merubah ekonomi masyarakat, dan bantuan dari pemerintah bisa disalurkan pada saudara – saudara kita yang membutuhkan juga,"harapnya.*