Pulau Punjung, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan komitmen bersama dalam mendukung Dharmasraya menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
Komitmen tersebut tertuang dalam penandatanganan komitmen bersama antara PWI Dharmasraya dan pemerintah setempat. Penandatanganan sekaligus bertempatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022.
"Komitmen bersama yang disepakati hari ini menjadi lebih sempurna karena bertepatan dengan peringatan HPN," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dharmasraya Bobby Perdana Riza, di Pulau Punjung, Rabu.
Ia berahap peran serta media dalam mendukung Dharmasraya menuju layak anak melalui pemberitaan edukatif, konten responsif, mengkampanyekan hak dan perlindungan anak, serta pemberitaan terkait kasus anak dengan merahasiakan identitas anak .
Menurut dia hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus layak anak. Sebelum menuju kabupaten layak anak terdapat beberapa tingkatkan, seperti inisiasi, pertama, madya, nindiya, utama, dan layak anak.
"Jadi kabupaten layak anak itu ada tingkatannya. Alhamdulillah untuk Dharmasraya kita sudah tingkat madya. Kalau di Sumbar berada diperingkat lima, tingkat kabupaten masuk dua besar di bawah Tanah Datar," katanya.
Pemerintah setempat menargetkan pada 2022 Kabupaten Dharmasraya naik kelas menjadi kabupaten layak anak peringkat Nindya sehingga sejajar dengan Kota Padang dan Kota Sawahlunto, kata dia.
Untuk mencapai tersebut diperlukan waktu dan kerja sama pemerintah, seluruh instansi, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan media, lanjut dia.
"Selain menjalin komitmen dengan PWI, kita juga gelar sosialisasi indikator kabupaten layak anak sebagai bahan evaluasi dari kementerian yang rencana digelar pada maret mendatang," katanya.
Ia menambahkan setidaknya terdapat 24 indikator untuk menjadi kabupaten/kota layak anak. 24 indikator terbagi pada enam kelompok, antara lain kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan khusus, pendidikan dan waktu luang.
Sementara, Ketua PWI Dharmasraya Syafri Piliang menyambut baik langkah pemerintah yang telah menjalin komitmen dengan PWI dalam mendukung Dharmasraya menuju kabupaten layak anak.
PWI beserta seluruh media yang bertugas di Dharmasraya menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah melalui pemberitaan yang edukatif dan responsif serta bertugas secara profesionalitas, kata dia.
Sosialisasi indikator kabupaten layak anak menghadirkan narasumber dari Manager Program Yayasan Ruang Anak Dunia Wanda Leksman. Peserta dari perwakilan kecamatan dan OPD di Kabupaten Dharmasraya.
Komitmen tersebut tertuang dalam penandatanganan komitmen bersama antara PWI Dharmasraya dan pemerintah setempat. Penandatanganan sekaligus bertempatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022.
"Komitmen bersama yang disepakati hari ini menjadi lebih sempurna karena bertepatan dengan peringatan HPN," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dharmasraya Bobby Perdana Riza, di Pulau Punjung, Rabu.
Ia berahap peran serta media dalam mendukung Dharmasraya menuju layak anak melalui pemberitaan edukatif, konten responsif, mengkampanyekan hak dan perlindungan anak, serta pemberitaan terkait kasus anak dengan merahasiakan identitas anak .
Menurut dia hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang berstatus layak anak. Sebelum menuju kabupaten layak anak terdapat beberapa tingkatkan, seperti inisiasi, pertama, madya, nindiya, utama, dan layak anak.
"Jadi kabupaten layak anak itu ada tingkatannya. Alhamdulillah untuk Dharmasraya kita sudah tingkat madya. Kalau di Sumbar berada diperingkat lima, tingkat kabupaten masuk dua besar di bawah Tanah Datar," katanya.
Pemerintah setempat menargetkan pada 2022 Kabupaten Dharmasraya naik kelas menjadi kabupaten layak anak peringkat Nindya sehingga sejajar dengan Kota Padang dan Kota Sawahlunto, kata dia.
Untuk mencapai tersebut diperlukan waktu dan kerja sama pemerintah, seluruh instansi, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan media, lanjut dia.
"Selain menjalin komitmen dengan PWI, kita juga gelar sosialisasi indikator kabupaten layak anak sebagai bahan evaluasi dari kementerian yang rencana digelar pada maret mendatang," katanya.
Ia menambahkan setidaknya terdapat 24 indikator untuk menjadi kabupaten/kota layak anak. 24 indikator terbagi pada enam kelompok, antara lain kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan khusus, pendidikan dan waktu luang.
Sementara, Ketua PWI Dharmasraya Syafri Piliang menyambut baik langkah pemerintah yang telah menjalin komitmen dengan PWI dalam mendukung Dharmasraya menuju kabupaten layak anak.
PWI beserta seluruh media yang bertugas di Dharmasraya menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah melalui pemberitaan yang edukatif dan responsif serta bertugas secara profesionalitas, kata dia.
Sosialisasi indikator kabupaten layak anak menghadirkan narasumber dari Manager Program Yayasan Ruang Anak Dunia Wanda Leksman. Peserta dari perwakilan kecamatan dan OPD di Kabupaten Dharmasraya.