Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar), Sumatera Barat terus berupaya masyarakat di daerahnya memperoleh layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas.
"Semua masyarakat bisa mendapatkan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC)," kata Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi usai audensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Kamis.
Ia mengharapkan bagaimana Pasaman Barat memperoleh UHC yang bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan itu berkualitas, tanpa kesulitan keuangan seperti kondisi saat ini.
Menurutnya dari data untuk UHC, 92.000 penduduk membutuhkan dana sebesar Rp39 miliar.
"Kondisi keuangan kita dan kebutuhan lainnya tahun ini, masih sulit untuk kita atasi terutama dimasa pandemi COVID-19 seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai usaha untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas.
Audensi dilakukan, katanya sebagai masukan dan gambaran bagaimana jaminan kesehatan betul-betul terlaksana di Pasaman Barat.
Apalagi, menurutnya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga merupakan visi misi Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat.
Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan Pemkab, bagaimana caranya masyarakat kita terlayani dibidang kesehatan.
Solusi seperti berobat gratis dan solusi lainnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasioal (Baznas) dan Dinas Sosial akan dicarikan.
Hal serupa juga disampaikan Asisten III Pemkab Pasbar, Raf'an. Ia menegaskan Pasaman Barat sangat menginginkan UHC untuk masyarakatnya.
Namun dengan keterbatasan kemampuan keuangan atau anggaran yang ada, perlahan Pemkab Pasaman Barat akan terus berusaha.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bukittinggi, Heni menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah mengupdate atau memperbarui data.
Menurutnya adanya penonaktifan data kepesertaan, penambahan serta adanya validasi. Terhitung Januari 2022, sisa penduduk Pasaman Barat yang belum tercover UHC sebesar 78,86 persen.
Ia menyebutkan jumlah penduduk Pasaman Barat sebanyak 436,298 jiwa. Progres pencapaian UHC sebanyak 344,044 sudah tercover dan sebanyak 92,254 jiwa sisa penduduk yang belum UHC.
"Sisa penduduk turut memperhitungkan data kepesertaan mutasi, data kepesertaan nonaktif dan data kepesertaan aktif," katanya.
Ia berharap, Pemkab Pasaman Barar terus mendukung agar seluruh masyarakat di menjadi peserta JKN KIS. Mencari solusi, untuk membayarkan iuran melalui dana CSR perusahaan dan lainnya.
"Dibeberapa tempat juga sudah ada Peraturan Gubernur, diperbolehkan dana Baznas dan lainnya. Di Riau juga dana CSR beberapa perusahaan dan rumah sakit besar memberi donasi CSR mereka membayarkan iuran untuk masyarakatnya," katanya.
"Semua masyarakat bisa mendapatkan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC)," kata Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi usai audensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Kamis.
Ia mengharapkan bagaimana Pasaman Barat memperoleh UHC yang bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan itu berkualitas, tanpa kesulitan keuangan seperti kondisi saat ini.
Menurutnya dari data untuk UHC, 92.000 penduduk membutuhkan dana sebesar Rp39 miliar.
"Kondisi keuangan kita dan kebutuhan lainnya tahun ini, masih sulit untuk kita atasi terutama dimasa pandemi COVID-19 seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan berbagai usaha untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas.
Audensi dilakukan, katanya sebagai masukan dan gambaran bagaimana jaminan kesehatan betul-betul terlaksana di Pasaman Barat.
Apalagi, menurutnya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga merupakan visi misi Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat.
Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan Pemkab, bagaimana caranya masyarakat kita terlayani dibidang kesehatan.
Solusi seperti berobat gratis dan solusi lainnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, Badan Amil Zakat Nasioal (Baznas) dan Dinas Sosial akan dicarikan.
Hal serupa juga disampaikan Asisten III Pemkab Pasbar, Raf'an. Ia menegaskan Pasaman Barat sangat menginginkan UHC untuk masyarakatnya.
Namun dengan keterbatasan kemampuan keuangan atau anggaran yang ada, perlahan Pemkab Pasaman Barat akan terus berusaha.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bukittinggi, Heni menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah mengupdate atau memperbarui data.
Menurutnya adanya penonaktifan data kepesertaan, penambahan serta adanya validasi. Terhitung Januari 2022, sisa penduduk Pasaman Barat yang belum tercover UHC sebesar 78,86 persen.
Ia menyebutkan jumlah penduduk Pasaman Barat sebanyak 436,298 jiwa. Progres pencapaian UHC sebanyak 344,044 sudah tercover dan sebanyak 92,254 jiwa sisa penduduk yang belum UHC.
"Sisa penduduk turut memperhitungkan data kepesertaan mutasi, data kepesertaan nonaktif dan data kepesertaan aktif," katanya.
Ia berharap, Pemkab Pasaman Barar terus mendukung agar seluruh masyarakat di menjadi peserta JKN KIS. Mencari solusi, untuk membayarkan iuran melalui dana CSR perusahaan dan lainnya.
"Dibeberapa tempat juga sudah ada Peraturan Gubernur, diperbolehkan dana Baznas dan lainnya. Di Riau juga dana CSR beberapa perusahaan dan rumah sakit besar memberi donasi CSR mereka membayarkan iuran untuk masyarakatnya," katanya.