Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumbar, Rusma Yul Anwar menyampaikan,  pemerintah kabupaten tersebut menyiapkan industri pangan berbasis sumber daya lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah di masa datang.


Potensi pertanian dan perikanan yang besar harus mendapat proses hilir lewat kegiatan industri. Produksi padi atau ubi kayu tidak lagi dijual utuh atau berupa beras, namun harus diolah menjadi tepung maupun dalam bentuk camilan, misalnya.

    
"Begitu juga dengan jagung, bisa dibuat jadi selai, keripik atau pakan ternak. Kedelai bisa dibuat tempe atau tahu. Begitu juga ikan diolah menjadi bentuk tepung ikan, ikan asap atau ikan kaleng," ujar dia di Painan, Selasa.


Penumbuhan industri pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangujan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.


Sebagai percontohan awalnya didorong di sejumlah nagari (desa adat) yang punya potensi bahan baku melimpah, sehingga mudah didapat dan ketersediaan pasokan pun lebih terjamin.


Karena itu, lanjut bupati pemerintah daerah kini sedang melakukan penyiapan terkait
kelembagaan dan regulasi penunjangnya. Leading sektor pendukung, internalisasi riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan.


Pengembangan infrastruktur pedesaan, peningkatan infrastruktur pengairan irigasi, pemeliharaan Hutan. Pemanfaatan sumber daya air untuk tenaga listrik dan kajian tentang kemungkinan adanya perusahaan daerah pengolahan pangan.


"Salah satu pilihan badan hukumnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pengolahan pangan," terang bupati.


Betapa tidak, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan. BPS mencatat nilai produksi industri pengolahan pada 2020 Rp700,37 miliar. Peran industri pengolahan pangan hanya Rp168 miliar.


Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp722,64 miliar.
Sementara dalam RPJMD pemerintah pada 2026 menargetkan nilai produksi industri pengolahan sebesar Rp766,2 miliar.


Penurunan nilai produksi searah dengan penyusutan perannya dalam PDRB, hanya 3,51 persen di 2020 atau jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi selama 2019 yang mampu mencapai 6,11 persen.


Menurut bupati, penurunan kinerja sektor industri pengolahan merupakan tantangan utama bagi Pesisir Selatan ke depan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Penumbuham industri olahan sekaligus dapat membuka lapangan kerja, sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Pesisir Selatan karena sektor industri membutuhkan tenaga kerja cukup banyak.


"Namun apabila ini bisa tumbuh, pemerintah kabupaten optimis, industri pengolahan, utamanya sektor pangan bakal menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah," tutup bupati.