Jakarta, (Antara) - Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskito mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi partai pendukung pemerintah. "SBY harusnya tidak ragu lagi mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintah," kata Gugus di Jakarta, Kamis. Menurut Gugus, apapun alasan PKS ketika menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang merupakan kebijakan pemerintah, patut untuk segera disikapi oleh pemerintah, khususnya Presiden SBY dan partai koalisinya. "Dan PKS atas nama etika politik harus menyerahkan tiga kursi kabinetnya," katanya. Menurut Gugus, tanpa PKS koalisi pemerintah tetap kondusif, sehingga tidak perlu ada keraguan untuk mengeluarkannya dari koalisi. Untuk tiga kursi menteri yang ditanggalkan PKS, menurut Gugus ada tiga pilihan bagi SBY, yakni menyerahkan tiga kursi tersebut kepada PPP, PAN, dan PKB sebagai partai yang berbasis dan bernuansa Islam, menambah jatah kursi menteri untuk Golkar dan Demokrat, atau mengajak salah satu partai oposisi, yakni PDIP, Gerindra, atau Hanura untuk memperkuat barisan koalisi. "Pilihan ketiga agak sulit, idealnya adalah pilihan pertama," katanya. Lebih lanjut Gugus mengatakan ada dua alasan mendasar yang membuat PKS harus melawan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, yakni karena kecewa dengan serangan bertubi-tubi terhadap pucuk pimpinan dan elit PKS atas jeratan kasus korupsi dan untuk mengembalikan citra publik atas kasus korupsi tersebut. Bagi PKS, kata Gugus, ketika mereka harus keluar dari barisan koalisi saat terjadi kegaduhan di partainya, menjadi dilematis karena menteri kabinet adalah salah satu instrumen politik menuju pemilu yang akan datang. "Jika PKS keluar dari koalisi, mereka harus mati-matian mengembalikan citranya setelah terkena 'badai Fathonah' dengan sumber dana dan instrumen politik yang minimalis," katanya. Menurut Gugus, keberanian SBY untuk mengambil sikap dan keputusan PKS untuk keluar dari badai politik yang melilit partainya adalah sama-sama pilihan yang sulit, tapi harus dilakukan sesegera mungkin. "Jika tidak, SBY dan PKS akan sama-sama tersandera. Publik kita sedang menunggu," katanya. (*/sun)