Jakarta, (Antara) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan pihaknya akan mengajukan sebelas nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sekitar awal Juli kepada Presiden. "Awal Juli ini lah. Kami 'kan sudah melakukan berbagai macam cara, ya kami pikir awal Juli lah kami kirimkan nama-nama tersebut," kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala di Mabes Polri Jakarta, Kamis. Adrianus menjelaskan jadwalnya memang mundur dari rencana sebelumnya karena belum ada kesepakatan mengenai mekanisme pengajuan nama calon. "Sekarang setelah ada kesepakatan dengan Kapolri, Pak Menkopolhukam (Ketua Kompolnas), baru kemudian diperkirakan sudah bisa dimunculkan namanya awal Juli," jelasnya. Finalisasi pengajuan nama calon Kapolri, tambah Adrianus, akan dilakukan sekitar akhir Juni (27 atau 28 Juni). Dengan demikian, sekitar tanggal 2 atau 3 Juli atau sebelum Hari Bahayangkara sudah ada sejumlah nama yang diajukan ke Presiden. "Kami memperkirakan ada 11 (calon) sih, ada tiga jenderal bintang tiga, dan sisanya jenderal bintang dua. Mengenai berapa kami ajukan ke Presiden dan mengenai peringkatan atau tidak itu akan kami putuskan saat finalisasi tanggal 27 atau 28 Juni nanti," katanya. Hari ini, diakui Adrianus, Kompolnas bertemu dengan Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar dan Kabareskrim Komjen Pol Sutarman. Meski tidak secara gamblang menyebutkan pertemuan itu sebagai salah satu tahapan dalam rencana penggantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Adrianus berkilah pertemuannya dilakukan untuk mencari masukan demi masa depan Polri. Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan bahwa pelantikan Kapolri baru akan dilangsungkan Agustus, berbarengan dengan pergantian Panglima TNI. Rencana penggantian Kapolri telah bergulir sejak April lalu saat Presiden menyebutkan bahwa akan mempercepat masa pensiun Jenderal Timur Pradopo yang seharusnya Januari 2014 menjadi Agustus 2013 guna pengamanan Pemilu. "Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu (2014)," kata Presiden seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id). (*/jno)