Pariaman (ANTARA) - Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat Genius Umar mengusulkan sejumlah pembangunan strategis baik bidang ekonomi maupun pariwisata kepada Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin saat meresmikan Pasar Rakyat Pariaman.
"Kami merasa bangga dan terharu bapak (Wapres) bisa datang ke Pariaman karena sejak Indonesia merdeka, atas undangan wali kota dan masyarakat Pariaman bapak bisa datang ke Pariaman," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman oleh Wapres di Pariaman, Selasa.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang dan merencanakan sejumlah pembangunan strategis yang memerlukan anggaran yang besar sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan adapun pembangunan tersebut yaitu membangun pasar basah yang lahannya milik pemerintah daerah dan lokasinya berada di depan Pasar Rakyat Pariaman.
Dengan adanya pasar basah tersebut, imbuhnya maka dapat mengoptimalkan kehadiran pasar Rakyat Pariaman yang diresmikan hari ini.
"Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar dibangunkan pasar basah," ujarnya.
Selanjutnya kelanjutan pembangunan Masjid Terapung yang saat ini pelaksanaannya terhenti karena pandemi COVID-19. Masjid tersebut, lanjutnya nantinya dapat memperkuat posisi Pariaman sebagai daerah perkembangan Islam di Sumbar serta dapat mendukung pariwisata.
Lalu ia juga meminta pemerintah pusat melalui Wapres untuk membangun pelabuhan di Pariaman yang lokasinya sudah disediakan karena dapat meningkatkan pariwisata di Sumbar sebab akan menghubungkan Pulau Sumatra dengan Kepulauan Metawai serta pulau lainnya.
"Kalau sekarang pelabuhannya jauh dari bandara, kalau ada pelabuhan di Pariaman maka jarak yang akan ditempuh dari bandara ke pelabuhan akan semakin dekat sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata," katanya.
Pada saat tersebut Wapres Ma'ruf Amin langsung memerintahkan kementerian terkait untuk menanggapi permintaan Wali Kota Pariaman.
"Saya minta permintaan dari Pak Gubernur Sumbar dan Pak Wali Kota tadi diperhatikan," kata dia.
Ia menyampaikan pembangunan yang diminta tersebut memang menjadi komitmen nasional namun harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan.
Ia menambahkan apa yang disampaikan pemerintah daerah menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah pusat. (*)
"Kami merasa bangga dan terharu bapak (Wapres) bisa datang ke Pariaman karena sejak Indonesia merdeka, atas undangan wali kota dan masyarakat Pariaman bapak bisa datang ke Pariaman," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat sambutan pada Peresmian Pasar Rakyat Pariaman oleh Wapres di Pariaman, Selasa.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang dan merencanakan sejumlah pembangunan strategis yang memerlukan anggaran yang besar sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menyebutkan adapun pembangunan tersebut yaitu membangun pasar basah yang lahannya milik pemerintah daerah dan lokasinya berada di depan Pasar Rakyat Pariaman.
Dengan adanya pasar basah tersebut, imbuhnya maka dapat mengoptimalkan kehadiran pasar Rakyat Pariaman yang diresmikan hari ini.
"Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar dibangunkan pasar basah," ujarnya.
Selanjutnya kelanjutan pembangunan Masjid Terapung yang saat ini pelaksanaannya terhenti karena pandemi COVID-19. Masjid tersebut, lanjutnya nantinya dapat memperkuat posisi Pariaman sebagai daerah perkembangan Islam di Sumbar serta dapat mendukung pariwisata.
Lalu ia juga meminta pemerintah pusat melalui Wapres untuk membangun pelabuhan di Pariaman yang lokasinya sudah disediakan karena dapat meningkatkan pariwisata di Sumbar sebab akan menghubungkan Pulau Sumatra dengan Kepulauan Metawai serta pulau lainnya.
"Kalau sekarang pelabuhannya jauh dari bandara, kalau ada pelabuhan di Pariaman maka jarak yang akan ditempuh dari bandara ke pelabuhan akan semakin dekat sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata," katanya.
Pada saat tersebut Wapres Ma'ruf Amin langsung memerintahkan kementerian terkait untuk menanggapi permintaan Wali Kota Pariaman.
"Saya minta permintaan dari Pak Gubernur Sumbar dan Pak Wali Kota tadi diperhatikan," kata dia.
Ia menyampaikan pembangunan yang diminta tersebut memang menjadi komitmen nasional namun harus menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan.
Ia menambahkan apa yang disampaikan pemerintah daerah menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah pusat. (*)