Padang, (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat Hermanto mendesak pemerintah  memberikan Bulog kewenangan penuh menyalurkan beras terutama untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri. 

"Kewenangan penyaluran ini penting agar APBN yang dikeluarkan untuk beli beras tidak mubazir, saat ini Bulog diberi dana dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan," kata dia di Padang, Sabtu.

Menurut dia akibat tak ada kewenangan  tersebut terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka kualitas  dan harga turun sehingga APBN jadi mubazir.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah terjadi. Beras tersimpan lama, terus mengalami penurunan kualitas dan mengalami pembusukan. Beras tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Beras tersebut selanjutnya dianggap kedaluwarsa.

Ia menilai kalau beras sampai kedaluwarsa apalagi busuk maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa gudang jadi mubazir.  

Hermanto menyampaikan akibat pandemi COVID-19 Indonesia  mengalami defisit APBN karena itu, APBN yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien dengan membuat  kebijakan yang tepat agar APBN tidak hilang sia-sia.

"Buat kebijakan sehingga Bulog punya kewenangan yang komprehensif dalam hal membeli dan menyalurkan beras sehingga APBN tidak terbuang percuma," katanya lagi.

Saat ini, program Beras Sejahtera (Rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya, telah diganti dengan BPNT. 

Ia mengatakan dalam program BPNT, pemerintah tidak menugaskan secara langsung Bulog sebagai penyedia beras tunggal. Hanya diimbau untuk memakai beras Bulog. 

Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam BPNT. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton.