Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berecana mengalokasikan honor untuk tenaga kesehatan yang berstatus pegawai sukarela Rp5 miliar setiap tahun.
"Dari hitungan sementara anggaran yang dibutuhkan Rp5 miliar, kendati demikian akan dihitung ulang untuk memastikannya," kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni usai meresmikan gedung rawat jalan Puskesmas Balaiselasa di Kecamatan Ranah Pesisir, Jumat.
Saat ini, katanya honor yang didapat pegawai sukarela di tiap puskesmas cukup memprihatinkan dan sudah saatnya pemerintah kabupaten memberikan solusi.
Bahkan diantara pegawai sukarela ada yang tidak digaji, ada yang Rp50 ribu per bulan dan dari pengamatannya hal itu tidak sepadan dengan kinerja mereka.
Mewujudkan hal itu pihaknya mengaku telah meminta pejabat terkait untuk merumuskan diantaranya kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) setempat dan kepala Dinas Kesehatan.
Selanjutnya hasil rapat akan diutarakan ke DPRD setempat untuk selanjutnya dilakukan pengalokasian anggaran.
Dari 20 puskesmas di daerah itu terdapat sekitar 800 tenaga kesehatan yang berstatus pegawai sukarela dan mereka memberikan kontribusi terhadap pelbagai layananan.
Sementara itu, anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi wacana yang diutarakan bupati setempat dan menurutnya hal tersebut memang harus dilaksanakan.
"Ini kebijakan yang sangat manusiawi dan saya sebagai anggota DPRD mendukungnya, karena bagaimanapun orang bekerja memang harus mendapat imbalan yang wajar," tambahnya.
"Dari hitungan sementara anggaran yang dibutuhkan Rp5 miliar, kendati demikian akan dihitung ulang untuk memastikannya," kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni usai meresmikan gedung rawat jalan Puskesmas Balaiselasa di Kecamatan Ranah Pesisir, Jumat.
Saat ini, katanya honor yang didapat pegawai sukarela di tiap puskesmas cukup memprihatinkan dan sudah saatnya pemerintah kabupaten memberikan solusi.
Bahkan diantara pegawai sukarela ada yang tidak digaji, ada yang Rp50 ribu per bulan dan dari pengamatannya hal itu tidak sepadan dengan kinerja mereka.
Mewujudkan hal itu pihaknya mengaku telah meminta pejabat terkait untuk merumuskan diantaranya kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) setempat dan kepala Dinas Kesehatan.
Selanjutnya hasil rapat akan diutarakan ke DPRD setempat untuk selanjutnya dilakukan pengalokasian anggaran.
Dari 20 puskesmas di daerah itu terdapat sekitar 800 tenaga kesehatan yang berstatus pegawai sukarela dan mereka memberikan kontribusi terhadap pelbagai layananan.
Sementara itu, anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska yang hadir dalam kesempatan itu mengapresiasi wacana yang diutarakan bupati setempat dan menurutnya hal tersebut memang harus dilaksanakan.
"Ini kebijakan yang sangat manusiawi dan saya sebagai anggota DPRD mendukungnya, karena bagaimanapun orang bekerja memang harus mendapat imbalan yang wajar," tambahnya.