Padang, (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Dr Asrinaldi menilai persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih sensitif bagi masyarakat dibandingkan perjalanan dinas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke luar negeri apabila DPRD Sumbar setuju untuk menggunakan hak interpelasinya.
“Kalau perjalanan dinas gubernur menggunakan anggaran yang ada di APBD Sumbar dan mereka (DPRD) tentu mengetahui dan menyetujui anggaran tersebut,” kata dia di Padang, Rabu.
Ia mengatakan hak interpelasi merupakan hak biasa jadi tidak ada persoalan. Menurut dia hak ini diberikan oleh Undang-Undang untuk membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsinya.
Terkait dengan motif politik, lanjutnya hal itu tergantung tujuan yang diinginkan oleh pengusul hak interpelasi tersebut. Selama kepergian gubernur ke luar negeri ini menjadi isu publik yang banyak dibicarakan, di situ menjadi penting untuk dipertanyakan.
“Kembali lagi, gubernur pergi menggunakan APBD yang diketahui dan disetujui oleh anggota DPRD Sumbar,” katanya.
Sementara itu terkait BUMD, isu ini lebih menarik dipertanyakan karena bermanfaat bagi masyarakat Sumbar secara keseluruhan.
Hal ini sama dengan perosalan BUMN di tingkat nasional , persoalannya adalah membagi-bagi posisi dalam jajaran direksi atau komisaris.
“Saat ini gubernur berasal dari PKS tentu wajar partai lain mempertanyakan. Selama yang menduduki posisi tersebut memiliki kedekatan tentu yang harus dipilih adalah mereka yang lebih berkompeten. Saya rasa tepat untuk dipertanyakan,” kata dia.
Sebelumnya sebanyak tiga fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat saat jumpa pers di Padang, Selasa mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar.
"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .
Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat
Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dihadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.
Ia menjelaskan usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.
Kemudian dokumen bukti dukungan pengusung hak interpelasi dari tiga fraksi dan 15 anggota DPRD Sumbar. Setelah itu dokumen alasan serta kajian mengajukan hak interpelasi kepergian gubernur ke luar negeri dan persoalan BUMD. (*)