Pulau Punjung, (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) tengah mempersiapkan perekrutan tenaga pengawas pemilu tingkat kecamatan sebagai persiapan Pilkada 2020.
"Persiapan ini didukung dengan anggaran tahap pertama sebesar Rp445 juta yang sudah cari, sehingga kita dapat bergerak," kata Sekretaris Bawaslu Dharmasraya, Redha Akmal di Pulau Punjung, Senin.
Ia mengatakan anggaran tersebut cukup untuk pembayaran honor, sewa sekretariat, dan pembelian ATK untuk 33 anggota Panitia Pengawas Pemilu di 11 Kecamatan selama satu bulan.
Meski anggaran sudah tersedia, kata dia Bawaslu Dharmasraya masih menunggu edaran dari Bawaslu RI terkait mekanisme pembentukan panitia ad hoc.
"Untuk persyaratan dan ketentuan lainnya masih menuggu edaran, kami perkirakan dalam waktu dekat ini sudah turun sehingga lansung dilakukan perekrutan," ujarnya.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengemukakan anggaran yang disepakati untuk pengawasan Pilkada 2020 mendatang sebesar Rp8,9 miliar.
Kesepakatan anggaran tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan Bawaslu Dharmasraya, Jumat (4/9).
"Jumlah anggaran yang tertuang dalam NPHD sebesar Rp8,9 miliar dari usulan awal Rp12 miliar," katanya.
Sementara, Bupati Sutan Riska Tuaku Kerajaan, melalui Kepala Bagain Humas Sekretariat Daerah, Budi Waluyo, mengatakan Pemkab Dharmasraya siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada 2020.
"Pak bupati juga berharap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan kondusif," katanya. (*)
"Persiapan ini didukung dengan anggaran tahap pertama sebesar Rp445 juta yang sudah cari, sehingga kita dapat bergerak," kata Sekretaris Bawaslu Dharmasraya, Redha Akmal di Pulau Punjung, Senin.
Ia mengatakan anggaran tersebut cukup untuk pembayaran honor, sewa sekretariat, dan pembelian ATK untuk 33 anggota Panitia Pengawas Pemilu di 11 Kecamatan selama satu bulan.
Meski anggaran sudah tersedia, kata dia Bawaslu Dharmasraya masih menunggu edaran dari Bawaslu RI terkait mekanisme pembentukan panitia ad hoc.
"Untuk persyaratan dan ketentuan lainnya masih menuggu edaran, kami perkirakan dalam waktu dekat ini sudah turun sehingga lansung dilakukan perekrutan," ujarnya.
Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengemukakan anggaran yang disepakati untuk pengawasan Pilkada 2020 mendatang sebesar Rp8,9 miliar.
Kesepakatan anggaran tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan Bawaslu Dharmasraya, Jumat (4/9).
"Jumlah anggaran yang tertuang dalam NPHD sebesar Rp8,9 miliar dari usulan awal Rp12 miliar," katanya.
Sementara, Bupati Sutan Riska Tuaku Kerajaan, melalui Kepala Bagain Humas Sekretariat Daerah, Budi Waluyo, mengatakan Pemkab Dharmasraya siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada 2020.
"Pak bupati juga berharap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan kondusif," katanya. (*)