Makassar, (Antara) - Menteri Sosial H Salim Sagaf Al Jufri mengimbau pemerintah daerah agar membuat "One Stop Services" untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Melalui pelayanan satu pintu itu semua pihak terkait bersama-sama menangani PMKS," kata Mensos pada kunjungan kerjanya di Makassar, Selasa. Melalui fasilitas layanan itu, lanjut dia, PMKS tahu tempatnya mengadu, serta mengetahui nomor telepon pengaduan masalah. Sebagai gambaran, ketika PMKS datang ke tempat itu, mereka tahu harus ke loket mana sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. "Apakah itu masalah pengangguran, akses mendapat layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya," katanya. Selain itu, lanjut Mensos, di lokasi itu juga tersedia "counter space" untuk relawan. Sehingga PMKS dan relawan dapat saling berinteraksi. Dia mengatakan, untuk memberikan pelayanan optiomal terhadap PMKS, maka dibutuhkan pendataan yang akurat. "Misalnya masalah beras untuk masyarakat miskin (Raskin), itu membutuhkan data yang akurat," ujarnya. Menurut dia, untuk mengubah mental masyarakat tidaklah mudah. Karena ketika tidak mendapatkan Raskin lagi, karena tingkat kesejahteraannya sudah meningkat berdasarkan hasil pembaharuan data, masih ditemukan banyak yang menyalahka pihak petugas lapangan, misalnya kepala desa. Khusus menganai dana Raskin periode 2013, Salim mengatakan, tidak lagi ditangani oleh pihak Bulog. Alokasi dana Raskin sebanyak Rp17 triliun pada periode tersebut, kembali ditangani Kemensos. "Tugas pokok Bulog hanya masalah pengadaan dan distribusi, jadi jangan dibebani lagi dengan masalah anggaran," ungkapnya. (*/sun)