Jakarta, (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk bertindak lebih tegas jika memang ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua.
"Apakah itu oknum atau orang-orang yang sengaja menyusup ke dalam kerusuhan itu, seharusnya ada penindakan yang tegas," katanya, di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Papua Damai - Pengamat intelijen: sebaiknya pemerintah segera tarik TNI dari Papua
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan ada satu proses hukum yang harus ditegakkan karena menyangkut wilayah kedaulatan Indonesia.
Termasuk soal masuknya warga negara asing (WNA) ke Papua yang jika memang disengaja untuk terlibat dalam peristiwa kerusuhan Papua adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.
"Mestinya pemerintah bisa lebih tegas di dalam menindak," kata Fadli.
Sebelumnya, Wiranto membenarkan keterlibatan dan konspirasi Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terkait demo di Papua.
Baca juga: Kapolri pastikan kapan penarikan personil TNI-Polri di Papua
Konspirasi tersebut betul terjadi, lanjut Wiranto, yang kemudian mendorong terjadinya demonstrasi yang anarkis di Papua dan Papua Barat.
"Itu ada, bukan mengada-ada. Karena ada, Kapolri melapor ke saya. Jadi, sudah jelas sekali adanya campur tangan luar dan dalam, ya," katanya.
Benny Wenda saat ini sudah bukan warga negara Indonesia (WNI) dan sudah mendapatkan status kewarganegaraan tetap dari Inggris. (*)
Baca juga: Hendropriyono dan Prabowo Subianto bertemu, bincangkan pemulihan Papua
Baca juga: Papua Terkini - Tersangka ricuh Papua menjadi 57 orang
"Apakah itu oknum atau orang-orang yang sengaja menyusup ke dalam kerusuhan itu, seharusnya ada penindakan yang tegas," katanya, di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Papua Damai - Pengamat intelijen: sebaiknya pemerintah segera tarik TNI dari Papua
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan ada satu proses hukum yang harus ditegakkan karena menyangkut wilayah kedaulatan Indonesia.
Termasuk soal masuknya warga negara asing (WNA) ke Papua yang jika memang disengaja untuk terlibat dalam peristiwa kerusuhan Papua adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.
"Mestinya pemerintah bisa lebih tegas di dalam menindak," kata Fadli.
Sebelumnya, Wiranto membenarkan keterlibatan dan konspirasi Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terkait demo di Papua.
Baca juga: Kapolri pastikan kapan penarikan personil TNI-Polri di Papua
Konspirasi tersebut betul terjadi, lanjut Wiranto, yang kemudian mendorong terjadinya demonstrasi yang anarkis di Papua dan Papua Barat.
"Itu ada, bukan mengada-ada. Karena ada, Kapolri melapor ke saya. Jadi, sudah jelas sekali adanya campur tangan luar dan dalam, ya," katanya.
Benny Wenda saat ini sudah bukan warga negara Indonesia (WNI) dan sudah mendapatkan status kewarganegaraan tetap dari Inggris. (*)
Baca juga: Hendropriyono dan Prabowo Subianto bertemu, bincangkan pemulihan Papua
Baca juga: Papua Terkini - Tersangka ricuh Papua menjadi 57 orang