​​​​​​​Jakarta (ANTARA) -  Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan insan Muhammadiyah harus memilih dan karenanya tidak boleh netral pada Pemilu 2019.

Din dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan pilpres sebagai sarana memilih pemimpin adalah tanggung jawab kebangsaan dan keagamaan sekaligus.

"Warga Muhammadiyah tidak baik tidak memilih (golput) karena itu mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab," kata Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta tersebut.

Karena harus memilih dan tentu ada pasangan calon yang dipilih, maka tidak ada sikap netral karena sikap netral mencerminkan keragu-raguan, ketidakpastian dan iliterasi politik yang akan membawa kerugian, ujarnya.

Organisasi Muhammadiyah tidak menentukan pilihan dan sudah seyogyanya demikian, tapi warga Muhammadiyah harus mempunyai pilihan. Pilihan tersebut boleh dinyatakan atau tidak dinyatakan.

Kelompok warga Muhammadiyah yang mendeklarasikan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu sebaiknya tidak membawa nama, lambang, atau hal yang dapat dipahami sebagai ciri khas Muhammadiyah.

Sebaiknya mereka yang cenderung memilih kandidat tertentu pun tidak bersikap fanatik, ekstrem, dan euforia (menjadi fanatikus buta atau zealot), apalagi jika mereka hanyalah petugas partai atau pekerja politik belaka.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika perilaku demikian membawa perpecahan dalam Muhammadiyah, ujarnya.

Din mengimbau untuk menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, dengan pendekatan ruhiyah yaitu bertanya kepada hati nurani (istafti qalbak) dan pendekatan aqliyah yakni mengedepankan akal pikiran (afala tatafakkarun).

Dalam memilih camkan Hadits Nabi, "Man lam yahtamma bi umuril Muslimin falaisa minhum" yang artinya barang siapa yang tidak memperdulikan urusan kaum Muslimin adalah bukan dari mereka/kaum Muslimin, ujarnya.

"Maka pilihlah pasangan calon yang diyakini secara sejati, bukan basa basi, dan bukan karena motif politik sesaat, memperhatikan, peduli dan membela kepentingan serta aspirasi umat Islam, tanpa merugikan kepentingan umat agama lain," ujar Din. (*)