Lubuksikaping (Antaranews Sumbar) - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis meminta program pembangunan tahun anggaran 2019 di daerah itu harus dipercepat, guna memaksimalkan serapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak ingin, kejadian 2016, 2017 dan 2018 terulang lagi. Serapan anggaran kita tidaklah maksimal. Banyak paket kegiatan yang putus kontrak dan gagal tender," ujar Yusuf Lubis dalam apel gabungan ASN, Senin pagi.
Untuk memaksimalkan serapan anggaran tersebut, Ia mendesak seluruh jajarannya agar pelaksanaan tender dan paket kegiatan pengadaan langsung atau pun swakelola di tahun ini dipercepat.
"Pelaksanaan tahun anggaran 2019 harus dipercepat. Jangan menunggu jelang akhir tahun baru dikerjakan. Jadi, untuk Kepala OPD, segerakan. ULP pun demikian, segerakan juga. Jemput bola," ujarnya.
Bupati menegaskan, setiap paket kegiatan pembangunan di daerah itu mulai tahun ini akan diawasi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk memastikan pekerjaan kegiatan sesuai ketentuan.
"Setiap paket kegiatan di Kabupaten Pasaman akan diawasi oleh TP4D. Ini penting kita lakukan, supaya mutu setiap kegiatan itu terjamin dan terhindar dari penyelewenangan," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, 2019 ini pula pihaknya akan membuat ketentuan baru. Bahwa nilai penawaran oleh rekanan pada setiap item kegiatan tidak boleh turun dari 15 persen.
"Jika kontraktor tetap nekat dan menawar dibawah 15 persen tidak akan kita luluskan. Ini penting untuk menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. ULP sebagai panitia tender harus berani menjalankan keputusan ini," imbuhnya.
"Saya tidak ingin, kejadian 2016, 2017 dan 2018 terulang lagi. Serapan anggaran kita tidaklah maksimal. Banyak paket kegiatan yang putus kontrak dan gagal tender," ujar Yusuf Lubis dalam apel gabungan ASN, Senin pagi.
Untuk memaksimalkan serapan anggaran tersebut, Ia mendesak seluruh jajarannya agar pelaksanaan tender dan paket kegiatan pengadaan langsung atau pun swakelola di tahun ini dipercepat.
"Pelaksanaan tahun anggaran 2019 harus dipercepat. Jangan menunggu jelang akhir tahun baru dikerjakan. Jadi, untuk Kepala OPD, segerakan. ULP pun demikian, segerakan juga. Jemput bola," ujarnya.
Bupati menegaskan, setiap paket kegiatan pembangunan di daerah itu mulai tahun ini akan diawasi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk memastikan pekerjaan kegiatan sesuai ketentuan.
"Setiap paket kegiatan di Kabupaten Pasaman akan diawasi oleh TP4D. Ini penting kita lakukan, supaya mutu setiap kegiatan itu terjamin dan terhindar dari penyelewenangan," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, 2019 ini pula pihaknya akan membuat ketentuan baru. Bahwa nilai penawaran oleh rekanan pada setiap item kegiatan tidak boleh turun dari 15 persen.
"Jika kontraktor tetap nekat dan menawar dibawah 15 persen tidak akan kita luluskan. Ini penting untuk menjaga mutu dan kualitas pekerjaan. ULP sebagai panitia tender harus berani menjalankan keputusan ini," imbuhnya.