Peribahasa karena nila setitik, rusak susu sebelanga kiranya cocok menggambarkan kekhawatiran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional 2018 yang bertema pariwisata.
Kecemasan akan adanya oknum (nila setitik) yang ingin mencari keuntungan saat tamu membludak, dikhawatirkan bisa merusak nama daerah (susu sebelanga).
Tidak hanya nama daerah yang menjadi taruhan, program pembangunan berbasis wisata yang mulai digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa hancur total jika muncul banyak tulisan miring tentang pariwisata Sumbar di berbagai media di Indonesia.
Maklum, tiga ribu tamu bahkan lebih yang datang ke Sumbar kali ini bukan wisatawan biasa. Mereka ada wartawan dari berbagai media di Indonesia yang tugas utamanya adalah menulis berita berdasarkan fakta dan realita di lapangan.
Jika fakta pariwisata yang ditemui sesuai dengan yang dicitrakan dan diharapkan selama ini, maka baiklah tulisan mereka di medianya. Tulisan seperti itu tentu juga akan sangat membantu "branding" pariwisata Sumbar di tingkat nasional.
Harapannya jelas, jumlah wisatawan nusantara bisa meningkat pesat pada 2018 melebihi target yaitu 8.170.000 wisatawan. Dan kalau bisa, jumlah kunjungan wisatawan asing juga bisa meningkat dari target 55.700 wisatawa.
Tetapi jika fakta yang ditemui sebaliknya, maka hancurlah wajah pariwisata Sumbar dalam tulisan mereka. Hancur pula harapan untuk mengharumkan pariwisata Sumbar melalui HPN 2018.
Jangankan meningkat, jumlah kunjungan wisatawan yang targetkan saja bisa meleset jauh, bahkan bisa lebih rendah dari capaian 2017 yang mencapai 7,6 juta kunjungan.
Hal itu dipahami benar oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sehingga mengirimkan surat edaran ke 19 kabupaten dan kota di daerah itu, meminta bupati dan wali kota untuk benar-benar mengawasi potensi yang bisa merusak nama daerah.
Pengelola tempat wisata diminta memberikan pelayanan maksimal agar wisatawan yang datang benar-benar merasa nyaman dan aman.
Praktik premanisme di lokasi wisata yang sudah berhasil diberantas dua tahun terakhir, jangan sampai muncul lagi karena melihat banyaknya kunjungan.
Pengelola juga diminta memperhatikan kebersihan toilet. Jangan sampai ada keluhan terkait hal itu. Boleh sederhana, tetapi bersih dan nyaman digunakan.
Pengusaha kuliner juga diminta mempertahankan pelayanan dan harga seperti biasa sehingga wisatawan yang ingin menjajal kenikmatan kuliner di Sumbar benar-benar bisa menikmatinya. Tidak tersedak, terkejut saat menerima bon tagihan yang terlampau mahal di luar logika.
Beberapa tahun lalu, beberapa kasus terkait hal itu pernah muncul di ranah media sosial dan cukup mengguncang pariwisata daerah.
Namun dengan berbagai upaya dan sosialisasi pengusaha kuliner mulai memiliki visi yang sama untuk mengembangkan wisata daerah, hingga pelayanan ditingkatkan sementara harga kuliner dipampangkan di tempat mencolok.
Hal itu memberikan garansi pada tamu dan wisatawan tidak ada penipuan dalam penghitungan harga karena mereka bisa menghitung harga makanan sendiri.
Meski pihak-pihak diberbagai sektor sudah satu visi untuk menjadikan Sumbar sebagai "surga" bagi wisatawan, namun potensi adanya oknum yang ingin menangguk keuntungan tanpa mempertimbangkan nama daerah tetap ada.
Hal itu yang diminta Irwan untuk diperhatikan oleh bupati dan wali kota di Sumbar, tidak saja selama HPN 2018, tetapi secara berkelanjutan.
Isu tersebut juga dihadirkan dalam pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Selasa (30/1).
Pertemuan yang digelar oleh humas dari 19 kabupaten dan kota serta instansi vertikal di provinsi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi untuk mendukung pelaksanaan HPN 2018 yang dimulai 1-9 Februari.
Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar Jasman mengatakan peran humas untuk mensukseskan HPN sangat vital, karena secara langsung berinteraksi dengan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat.
Posisinya sebagai jembatan informasi pemerintah kepada masyarakat akan sangat efektif untuk menyampaikan pesan agar masyarakat mendukung penuh pelaksanaan HPN 2018 dengan menjaga lingkungan sekitar agar aman dan nyaman untuk dikunjungi.
Humas harus menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat baik secara langsung, melalui media milik sendiri atau kerjasama media massa.
Jasman mengatakan sebagian besar kegiatan memang dipusatkan di Kota Padang. Namun ribuan wartawan yang datang dipastikan tidak hanya akan diam di sana dan pasti akan mengeksplorasi semua potensi yang ada di 19 kabupaten/kota.
Pariwisata daerah pasti menjadi daya tarik tersendiri bagi wartawan, tetapi potensi lain seperti budaya, seni, ekonomi bahkan potensi energi dan tambang juga tidak akan lepas untuk "dikupas".
Saat ini saja menurut dia sejumlah media nasional telah menurunkan beberapa tim untuk mengeksplorasi kekayaan alam dan sumber daya manusia Sumbar. Sebagian dilakukan secara "bergerilya" untuk mendapatkan fakta dan realita secara akurat.
Karena itu sangat keliru jika kabupaten dan kota selain Kota Padang menilai daerahnya tidak akan "tersentuh" selama HPN.
"Humas harus mengambil peran utama dalam menyukseskan HPN 2018," kata dia.
Pendapat itu didukung oleh Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi Publik Freddy H Tulung yang menyatakan humas memiliki fungsi edukasi selain sebagai penyampai informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Fungsi yang berada dalam konteks komunikasi publik itu muncul seiring terjadinya revolusi informasi karena berkembangnya teknologi, salah satunya dengan makin banyak sarana penyebaran informasi seperti website dan media sosial.
Informasi yang disampaikan oleh humas seharusnya bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat karena menurut penelitian, website atau laman resmi milik pemerintah diakses cukup banyak masyarakat.
Fungsi itu yang harus dimanfaatkan guna menyokong suksesnya HPN 2018 di Sumbar.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan pihaknya menyiapkan perjalanan wisata untuk 72 orang wartawan peserta Hari Pers Nasional (HPN) 2018, masing-masing dua orang per provinsi.
Wartawan itu nanti akan dibawa berkeliling mengunjungi destinasi wisata unggulan Sumbar selama dua hari 5-6 Februari.
Destinasi itu seperti Jam Gadang di Bukittinggi, Danau Maninjau di Agam, Harau di Limapuluh Kota, dan Istana Pagaruyung di Tanah Datar.
Saat ini, menurut dia ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang bersemangat mengembangkan destinasi seperti Solok Selatan dengan Seribu Rumah Gadang dan Gua Batu Kapal dan Sijunjung dengan Silokeknya.
Ada pula destinasi yang telah mendapatkan pengakuan internasional seperti Nagari Tuo Pariangan. Kemudian destinasi yang didorong oleh masyarakat seperti Nyarai di Padang Pariaman dan Sumpur juga berpotensi untuk menarik minat peserta HPN.
Destinasi yang sudah lama dikenal seperti Mandeh di Pesisir Selatan, sejumlah destinasi di Padang, Pariaman, Agam, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar dan Sawahlunto dan Solok juga bisa menjadi tujuan kunjungan peserta HPN.
Namun karena keterbatasan waktu, tidak semua destinasi yang bisa dikunjungi dalam perjalanan wisata untuk peserta HPN.
Tetapi peserta mungkin bisa menikmati destinasi itu secara mandiri.
Rangkaian Hari Pers Nasional 2018 di Sumbar telah dimulai sejak September 2017 dengan berbagai kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu.
Rangkaian itu berlanjut pada pekan HPN 1-8 Februari dan puncak pelaksanaan 9 Februari yang rencananya dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.
Saat ini berdasarkan data di sekretariat HPN 2018, telah mendaftar sekitar 2800 peserta dari 34 provinsi. (*)