Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 032 Wirabraja Sumbar Brigjen Mirza Agus menginstruksikan seluruh prajurit TNI di wilayahnya agar menjunjung tinggi dan menjaga netralitas selama Pilkada serentak 2018.
"Kota Pariaman merupakan salah satu daerah dari 171 yang melaksanakan Pilkada serentak 2018. Oleh karena itu setiap anggota TNI wajib netral untuk menciptakan demokrasi bangsa yang bermartabat," katanya saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Kodim 0308 Pariaman, Senin.
Ia mengatakan sebagai prajurit TNI tidak dibenarkan sama sekali memberikan hak suara, mengarahkan, menyuruh, memihak dan terlibat politik praktis selama penyelenggara Pilkada.
"Itu merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap personel TNI di seluruh Tanah Air. Apabila ada yang melanggar maka diberikan sanksi tegas," ujar mantan Danrem 061/Surya Kencana (SK) Bogor, Jawa Barat tersebut.
Ia mengaku sudah memberikan arahan secara langsung kepada 10 Kodim yang ada di provinsi itu dan diteruskan hingga ke tingkat satuan terbawah terkait Pilkada.
Ia juga mengingatkan setiap anggota TNI tidak dibenarkan memasang atribut yang berbau materi Pilkada serentak seperti poster, baliho dan lain sebagainya.
"Atribut kampanye seperti poster, baliho dan sejenisnya tidak boleh terpasang di rumah dinas, karena itu menimbulkan sikap tidak baik di tubuh TNI," katanya.
Pihaknya juga menginformasikan terkait pertemuan Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Panglima TNI dan Kapolri beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan di Cilangkap selama dua hari tersebut, TNI dan Polri sepakat untuk memperkuat sinergitas ke dua instansi terutama saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Selain itu, TNI dan Polri juga terus meningkatkan sinergitas dalam upaya menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2019.
"Tugas TNI dan Polri semakin berat terutama menghadapi tahun-tahun politik, oleh karena itu dibutuhkan kerja keras semua pihak termasuk masyarakat luas," ujar dia.
Komandan Kodim 0308 Pariaman, Letkol Arh Hermawansyah meminta seluruh aparat TNI di kesatuannya agar berhati-hati menggunakan media sosial selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
"Personel TNI harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dikhawatirkan karena ikut serta berkomentar, membagikan, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada Pariaman akan bermuara pada masalah yang dihubungkan dengan netralitas anggota," kata dia.
Bahkan kata dia, setiap anggota TNI dilarang berfoto dengan salah seorang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam masa pemilihan kepala daerah.
Secara terpisah, Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan pihaknya meyakini unsur TNI telah memiliki standar nilai yang jelas terkait netralitas selama Pilkada.
"Panwaslu hanya menyampaikan pemantapan nilai-nilai netralitas TNI selama pilkada dan diharapkan terus terjaga selama pesta demokrasi berlangsung," ujar dia.
Pihaknya mengatakan yang menjadi perhatian Panwaslu kepada TNI ialah tidak menunjukkan, menggambarkan, atau dapat dinilai sebagai sikap-sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
"Kemudian setiap anggota TNI diminta tidak terlibat dalam politik praktis," ujarnya. ***2***
"Kota Pariaman merupakan salah satu daerah dari 171 yang melaksanakan Pilkada serentak 2018. Oleh karena itu setiap anggota TNI wajib netral untuk menciptakan demokrasi bangsa yang bermartabat," katanya saat memberikan arahan kepada prajurit TNI di Kodim 0308 Pariaman, Senin.
Ia mengatakan sebagai prajurit TNI tidak dibenarkan sama sekali memberikan hak suara, mengarahkan, menyuruh, memihak dan terlibat politik praktis selama penyelenggara Pilkada.
"Itu merupakan tuntutan yang harus dipenuhi setiap personel TNI di seluruh Tanah Air. Apabila ada yang melanggar maka diberikan sanksi tegas," ujar mantan Danrem 061/Surya Kencana (SK) Bogor, Jawa Barat tersebut.
Ia mengaku sudah memberikan arahan secara langsung kepada 10 Kodim yang ada di provinsi itu dan diteruskan hingga ke tingkat satuan terbawah terkait Pilkada.
Ia juga mengingatkan setiap anggota TNI tidak dibenarkan memasang atribut yang berbau materi Pilkada serentak seperti poster, baliho dan lain sebagainya.
"Atribut kampanye seperti poster, baliho dan sejenisnya tidak boleh terpasang di rumah dinas, karena itu menimbulkan sikap tidak baik di tubuh TNI," katanya.
Pihaknya juga menginformasikan terkait pertemuan Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Panglima TNI dan Kapolri beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan di Cilangkap selama dua hari tersebut, TNI dan Polri sepakat untuk memperkuat sinergitas ke dua instansi terutama saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Selain itu, TNI dan Polri juga terus meningkatkan sinergitas dalam upaya menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2019.
"Tugas TNI dan Polri semakin berat terutama menghadapi tahun-tahun politik, oleh karena itu dibutuhkan kerja keras semua pihak termasuk masyarakat luas," ujar dia.
Komandan Kodim 0308 Pariaman, Letkol Arh Hermawansyah meminta seluruh aparat TNI di kesatuannya agar berhati-hati menggunakan media sosial selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
"Personel TNI harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dikhawatirkan karena ikut serta berkomentar, membagikan, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada Pariaman akan bermuara pada masalah yang dihubungkan dengan netralitas anggota," kata dia.
Bahkan kata dia, setiap anggota TNI dilarang berfoto dengan salah seorang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam masa pemilihan kepala daerah.
Secara terpisah, Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan pihaknya meyakini unsur TNI telah memiliki standar nilai yang jelas terkait netralitas selama Pilkada.
"Panwaslu hanya menyampaikan pemantapan nilai-nilai netralitas TNI selama pilkada dan diharapkan terus terjaga selama pesta demokrasi berlangsung," ujar dia.
Pihaknya mengatakan yang menjadi perhatian Panwaslu kepada TNI ialah tidak menunjukkan, menggambarkan, atau dapat dinilai sebagai sikap-sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
"Kemudian setiap anggota TNI diminta tidak terlibat dalam politik praktis," ujarnya. ***2***