Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 21 pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bermanfaat untuk mengendalikan tingkat inflasi di daerah.

"Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai semua," kata Tjahjo seusai mengikuti rapat koordinasi Level Meeting TPID di Jakarta, Senin (22/1).

 Tjahjo menyatakan sudah meminta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait guna membentuk TPID di 21 daerah tersebut.

 Ia mengatakan pembentukan TPID di 21 pemerintah kabupaten/kota ini bisa bermanfaat untuk menurunkan harga di daerah tertinggal terutama di wilayah Indonesia Timur.

"Pembentukan TPID ini untuk mengatasi masalah sinergi, inovasi, dan konektivitas. Kebanyakan TPID yang belum terbentuk di wilayah timur," kata Tjahjo.

Inisiatif pembentukan TPID telah dimulai sejak 2008 untuk menjaga stabilitas harga agar daerah memiliki kesadaran terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas mengenai TPID, rapat koordinasi ini juga membahas upaya pengendalian inflasi sejak awal 2018 dengan memantau pergerakan harga beras yang mengalami kenaikan sejak akhir 2017.

Dalam rapat tersebut ikut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti.

Pemerintah menetapkan asumsi laju inflasi dalam APBN 2018 sebesar 3,5 persen, sedangkan tingkat inflasi secara keseluruhan tahun 2017 tercatat sebesar 3,61 persen.

Pencapaian laju inflasi pada 2017 sebesar 3,61 persen ini di bawah asumsi inflasi yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP sebesar 4,3 persen. *