Painan, (Antara) - Pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melantik Badan Pengurus Harian (BPH) PKS Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar periode 2015 hingga 2020 di Painan, Minggu.


         Sekretais Umum (Sekum) PKS Sumbar Gustami Hidayat di Painan, Minggu, mengatakan pergantian kepengurusan merupakan hal yang biasa, namun penuh tanggung jawab, maka itu pengurus baru hendaknya dapat membangun komunikasi serta koordinasi dengan kader dan pihak lainnya.


         Sebagai Partai Dakwah, PKS akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


         Dengan mempercepat realisasi target PKS dari partai kader menjadi partai kader berbasis massa yang kokoh agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang.


         Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu maka diharapkan akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur.


         Pada acara yang dipusatkan di aula Koperasi Pegawai Republik Indoensia (KPRI) di Painan itu hadiri Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pesisir Selatan Erizon, Sekretaris Umum PKS Sumbar Gustami Hidayat, seluruh pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) di Pesisir Selatan, kader dan simpatisan.


         Pengurus yang dilantik yakni Feby Rifli sebagai ketua, Jamawardianto sebagai wakil, Devid Eza Handra (sekretaris), Efrianto (ketua kaderisasi) dan Syofrida (bendahara).


         Ketua Badan Pengurus Harian PKS Pesisir Selatan Feby Rifli mengatakan, partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.


         Ia mengatakan wujud konkrit nilai-nilai keadilan dalam aspek kemanusiaan adalah sikap pertengahan yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup.


         Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrim. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya atau ruh, akal, dan jasad.


         Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itulah sebabnya keseimbangan yang sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan sesuai dengan makna asasi keadilan dan berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan. Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna. (*)