Jakarta, (Antara) - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut mengawal kinerja penegak hukum di daerah dan secara khusus meminta lembaga itu mendukung KPK. "Pengawalan kinerja penegak hukum di daerah terkait mendorong penanganan perkara yang berhubungan dengan sektor penerimaan negara seperti tambang dan migas," kata peneliti ICW Bidang Investigasi dan Publikasi Tama S Langkun di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa. Hal itu disampaikan Tama saat bertemu dengan Ketua DPD RI Irman Gusman di ruang rapat pimpinan DPD. Dalam pertemuan itu ICW juga menyampaikan tren pemberantasan korupsi selama tahun 2014. Dia menjelaskan ICW juga meminta DPD mengawal kinerja penegak hukum dalam mendorong penanganan perkara yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa khususnya infrastruktur di daerah. Selain itu menurut dia memastikan kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah berjalan/ proses tidak berhenti di tengah jalan/ macet. "Menguatkan kapasitas secara kelembagaan maupun individu penegak hukum dan menjembatani komunikasi serta koordinasi penegak hukum," ujarnya. Tama mengatakan ICW juga meminta DPD mendorong perbaikan sistem pengawasan dan perencanaan keuangan di pemerintah daerah. Dia mengatakan ICW meminta DPD mendorong penguatan lembaga-lembaga pengawas di internal pemerintahan daerah seperti inspektorat. "Terkait maraknya kasus korupsi di sektor infrastruktur, kami mendorong DPRD meningkatkan peran pengawasannya baik internal DPRD maupun proses pengelolaan anggaran dan proses pembangunan di daerah," katanya. Selain itu dia menjelaskan penanganan perkara korupsi di beberapa daerah mengalami peningkatan hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan NTT. Tama mengatakan Provinsi Riau mengalami peningkatan penanganan korupsi yang cukup signifikan. (*/jno)